Akurat Logo

Presiden Prabowo: Rakyat Paling Lemah Harus Dapat Perlindungan, Hukum Tidak Boleh Tajam ke Bawah

Moehamad Dheny Permana | 1 Juli 2026, 13:54 WIB
Presiden Prabowo: Rakyat Paling Lemah Harus Dapat Perlindungan, Hukum Tidak Boleh Tajam ke Bawah
Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur Upacara Peringatan HUT Ke-80 Hari Bhayangkara, Rabu (1/7/2026). Foto: Setpres

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Polri untuk menegakkan hukum secara adil dan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang lemah.

Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga pemerintah dan aparat penegak hukum wajib menegakkannya.

Namun, di saat yang sama, Presiden Prabowo mengatakan bahwa hukum juga harus menjamin rasa aman bagi masyarakat dan menjadi tempat berlindung bagi mereka yang memiliki posisi hukum yang lemah.

"Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani," kata Presiden Prabowo dalam peringatan HUT Ke-80 Hari Bhayangkara di Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).

Ia menambahkan, posisi Indonesia sebagai negara hukum menuntut aparat penegak hukum untuk terus menjaga integritas agar setiap warga negara memperoleh rasa aman dan keadilan.

Baca Juga: Prabowo Puji Ketahanan Pangan Polri: Dapur MBG Mereka yang Terbaik

Oleh karena itu, Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya menghormati dan melindungi masyarakat yang taat pada hukum.

"Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah hukum. (Hukum) tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas," katanya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga mengingatkan aparat penegak hukum untuk menindak tegas siapa pun oknum yang berupaya mempermainkan hukum demi kepentingannya sendiri.

Menurutnya, hukum diciptakan untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan yang merugikan, bukan justru menjadi alat untuk merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, ia kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah memberikan ruang bagi kekebalan hukum.

Baca Juga: Momen Prabowo Beri Hormat kepada Jokowi Curi Perhatian di Upacara Hari Bhayangkara

"Hukum tidak boleh menjadi alat bagi mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang," jelasnya.

Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa berbagai bentuk kejahatan yang mengancam bangsa masih memerlukan perhatian serius. Mulai dari peredaran narkotika, judi online, perdagangan orang, kejahatan siber, terorisme, korupsi, hingga praktik ekonomi ilegal dinilai menjadi ancaman nyata bagi masa depan Indonesia.

Presiden Prabowo mengapresiasi berbagai capaian Polri bersama kementerian, lembaga, dan instansi terkait dalam memberantas berbagai kejahatan tersebut. Namun, ia juga mengingatkan Polri untuk tidak berpuas diri karena tantangan yang dihadapi Indonesia masih sangat besar.

"Tetapi saya juga mengatakan dan mengingatkan jangan kita lengah, jangan pernah cepat puas. Tantangan masih besar, rakyat kita masih menderita kemiskinan dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal. Karena itu, tantangan saudara, tantangan kita semua masih besar dan masih banyak," jelasnya.

Baca Juga: Prabowo: Kemajuan Bangsa Ditentukan Kualitas Kepolisian yang Profesional dan Mengabdi kepada Rakyat

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.