Megawati Instruksikan Seluruh Kader PDIP Siaga Hadapi Ancaman El Nino hingga 2027

AKURAT.CO Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kader partai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak perubahan iklim, khususnya ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga 2027.
Instruksi tersebut disampaikan dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP ke-59 yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).
Rapat turut dihadiri Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP Eriko Sotarduga, Bintang Puspayoga, serta jajaran pengurus partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan hasil rapat dituangkan dalam surat instruksi resmi DPP yang menjadi pedoman bagi seluruh struktur partai di daerah.
"Dengan instruksi ini, partai menegaskan kesiapsiagaan penuh dalam mengantisipasi potensi fenomena El Nino dan ancaman musim kemarau panjang," ujar Hasto.
Menurut Hasto, langkah tersebut diambil menyusul prediksi El Nino yang diperkirakan berlangsung sejak Mei 2026 hingga Mei 2027.
Fenomena tersebut dinilai berpotensi memicu kekeringan berkepanjangan, mengganggu produksi pangan, meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta memicu inflasi.
Ia menambahkan, sejumlah wilayah Indonesia kini mulai memasuki musim kemarau sehingga diperlukan langkah mitigasi sejak dini.
"Ancaman nyata anjloknya produksi pangan dan menyusutnya ketersediaan air akibat El Nino yang membentang setahun penuh inilah yang mendasari Ibu Megawati dan partai bergerak cepat melakukan langkah mitigasi melalui seluruh struktur partai," katanya.
Baca Juga: PDIP Soal Video Jokowi Injak Kepala Kerbau: Bukan Banteng, Jadi Tidak Perlu Ditanggapi
Melalui Surat Instruksi Nomor 1110/IN/DPP/2026, PDIP menggerakkan tiga pilar partai, yakni struktur partai, legislatif, dan eksekutif, untuk menjalankan delapan langkah mitigasi.
Beberapa langkah tersebut meliputi edukasi penghematan air kepada masyarakat, pembangunan sarana penampungan air seperti tandon, embung, dan sumur resapan, pemetaan wilayah rawan kekeringan, koordinasi penyaluran air bersih bersama pemerintah daerah, hingga peningkatan kesiapsiagaan menghadapi karhutla.
Selain itu, kader juga diminta mengawal perlindungan sektor pertanian melalui pola tanam adaptif, mendorong penggunaan teknologi irigasi hemat air, memantau ketersediaan dan stabilitas harga pangan, menggerakkan gotong royong penyaluran bantuan air bersih dan kebutuhan pokok, serta menyampaikan laporan berkala kepada DPP.
Hasto menjelaskan, instruksi tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan lingkungan yang diterbitkan PDIP pada Oktober 2025 mengenai tata kelola sumber daya air.
Saat itu, kepala daerah dari PDIP diminta menginventarisasi sumber mata air, mengevaluasi pemanfaatannya oleh pihak swasta, menerapkan pengelolaan air yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta melaporkan hasilnya kepada DPP.
Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menilai dua instruksi tersebut menunjukkan komitmen partai dalam membangun ketahanan lingkungan.
"Ini menjadi bukti bahwa PDI Perjuangan tidak hanya bergerak ketika bencana datang, tetapi konsisten membangun ketahanan lingkungan demi kemakmuran rakyat Indonesia," ujar Eriko.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 8BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026










