Kemendagri Dorong Analis Kebijakan Perkuat Formulasi Berbasis Data

AKURAT.CO Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mendorong para pemangku Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) memperkuat formulasi kebijakan berbasis data (evidence-based policy) yang berorientasi pada hasil dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bima saat membuka Lokakarya Penguatan Kapasitas JFAK dalam Advokasi Kebijakan untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Bima mengatakan kebijakan merupakan instrumen utama untuk menghadirkan perubahan.

Namun, kebijakan yang tepat membutuhkan proses analisis yang matang serta logika perubahan yang kuat.

“Kebijakan adalah kunci dari perubahan. Sekali lagi, kebijakan adalah kunci dari perubahan. Namun tidak semua pemimpin yang terobsesi terhadap perubahan itu memiliki kemampuan untuk merumuskan kebijakan yang tepat,” ujar Bima.

Ia menekankan pentingnya penerapan evidence-based policy secara objektif.

Menurutnya, data harus digunakan sejak awal untuk mendiagnosis akar persoalan, bukan sekadar menjadi alat untuk membenarkan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Bicara evidence-based itu datanya muncul kapan? Jangan-jangan data itu digunakan untuk membenarkan posisi kebijakan yang sudah ditentukan,” ujarnya.

Analis Kebijakan Harus Pahami Kondisi Lapangan

Untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, Bima meminta para analis kebijakan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga memahami kondisi riil di lapangan.

Menurutnya, analis kebijakan perlu membuka diri dan berinteraksi dengan berbagai ekosistem masyarakat agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar relevan dan dapat diterapkan.

“Jadi, Bapak-Ibu, sebagai analis kebijakan, kalau tidak gaul, kalau tidak mampu menembus semua ekosistem, insyaallah tidak akan merekomendasikan kebijakan didengar oleh atasan,” ucapnya.

Baca Juga: Karhutla 2026