MTI Dorong 10 Persen APBN untuk Infrastruktur Transportasi Daerah

AKURAT.CO Pemerintah diusulkan mengalokasikan minimal 10 persen APBN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sistem transportasi di daerah.

Bertujuan mengurangi ketimpangan konektivitas, terutama di wilayah luar Jawa dan kawasan tertinggal.

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menilai pembangunan infrastruktur belum merata selama ini. Sejumlah wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T), dan perbatasan masih menghadapi keterbatasan akses jalan serta transportasi umum.

Akibatnya, warga di sejumlah daerah kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan dan pendidikan. Bahkan, masih ada anak sekolah dan guru yang harus berjalan kaki lebih dari 10 kilometer atau menyeberangi sungai karena ketiadaan jembatan yang memadai.

"Pertumbuhan ekonomi menuntut percepatan infrastruktur transportasi dan fasilitas transportasi terbangun hingga ke pelosok negeri," kata Djoko, kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Baca Juga: Genjot Infrastruktur Jakarta, Pramono Usulkan Dana Cadangan Daerah Rp5,6 Triliun

Djoko, yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), mencontohkan pembangunan jalan paralel perbatasan di Kalimantan yang masih menyisakan koridor Malinau-Krayan, Kalimantan Utara.

Proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2029 dengan alokasi anggaran Rp 32 triliun. Ia mendorong pemerintah mempercepat penyelesaiannya menjadi 2028, agar masyarakat Krayan memperoleh akses yang lebih baik.

Keterbatasan konektivitas membuat masyarakat di kawasan perbatasan masih bergantung pada interaksi dengan Malaysia.

"Kondisi itu diperburuk oleh minimnya infrastruktur perdesaan dan fasilitas transportasi umum," katanya.

Djoko juga menyoroti rencana perpanjangan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Ia menilai proyek yang membutuhkan investasi besar itu perlu dipertimbangkan secara cermat di tengah ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa.