Proyek DDT Bekasi Harus Dipercepat, Komisi V DPR: Tak Perlu Tunggu Rekomendasi KNKT

AKURAT.CO Komisi V DPR RI mendesak pemerintah segera mempercepat pembangunan proyek double-double track (DDT) di lintas Jakarta-Bekasi, tanpa perlu menunggu hasil investigasi akhir dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, mengatakan kebutuhan pembangunan DDT sudah menjadi kesimpulan bersama, karena tingginya kepadatan jalur kereta di kawasan Jabodetabek.

"DDT itu sudah enggak usah nunggu rekomendasi KNKT. Di situ sudah memang perlu pemisahan antara jalur cepat dalam kota, luar kota dengan jalur kereta api dalam kota. Itu sudah kesimpulan," kata Huda kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Baca Juga: Saling Lempar Tanggung Jawab, Pemerintah Pusat Diminta Ambil Alih Penanganan Seluruh Pelintasan Sebidang Kereta Api

Dia menjelaskan, proyek DDT dibutuhkan untuk memisahkan jalur kereta jarak jauh dengan kereta komuter guna mengurangi kepadatan dan potensi gangguan perjalanan kereta.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menegaskan proyek tersebut tidak boleh lagi terhambat alasan keterbatasan anggaran, karena Presiden RI Prabowo Subianto disebut telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp7 triliun.

Huda mengatakan, dana tersebut seharusnya dapat langsung digunakan untuk pembangunan jalur DDT di wilayah Jabodetabek yang memiliki frekuensi perjalanan kereta sangat tinggi.

"Rp7 triliun saya kira khusus untuk jalur Jabodetabek high season ini sudah langsung saja pakai pembangunan DDT untuk memisahkan jalur itu," katanya.

Baca Juga: Pengembangan Kasus Korupsi Jalur Kereta Kemenhub, KPK Periksa Dua Petinggi PT Tanjungraya Intiwira

Hingga kini masyarakat, khususnya di wilayah Bekasi, masih merasakan tingginya kepadatan perjalanan kereta yang belum teratasi secara maksimal.

Karena itu, dia meminta pemerintah segera mengeksekusi proyek tersebut, tanpa perlu pembahasan panjang lagi di DPR karena berbagai pihak telah merekomendasikan percepatan pembangunan DDT, termasuk kalangan pemerhati transportasi.

"Nah karena itu saya kira langkah-langkah ini sudah enggak perlu didiskusikan juga ke Komisi V karena rekomendasi semua pihak kan kira-kira begitu. MTI merekomendasikan sudah DDT harus secepatnya dan itu termasuk yang bikin trouble," pungkasnya.