Akurat
Pemprov Sumsel

Garuda Tak Pernah Mencabik Sayapnya Sendiri: Mereka yang Ingin TNI dan Polri Saling Bertarung Sedang Bermimpi Menghancurkan Indonesia

Erizky Bagus Zuhair | 4 Juli 2025, 17:55 WIB
Garuda Tak Pernah Mencabik Sayapnya Sendiri: Mereka yang Ingin TNI dan Polri Saling Bertarung Sedang Bermimpi Menghancurkan Indonesia

Di tengah derasnya arus informasi dan narasi yang berseliweran di jagat media sosial, sebuah bisik-bisik yang perlahan berubah menjadi suara sumbang mulai mengemuka: bahwa TNI dan Polri tidak lagi akur.

Bahwa di antara dua institusi penopang negara ini, tengah tumbuh benih kecemburuan dan persaingan yang memanas, ibarat bara dalam sekam.

Narasi sumir ini, meski tampak kecil dan remeh, jika dibiarkan terus menyebar tanpa klarifikasi dan perlawanan, dapat menjelma menjadi racun yang menggerogoti kepercayaan publik dan menimbulkan keretakan struktural dalam tubuh pertahanan dan keamanan nasional kita.

Muncul isu-isu tidak sedap bahwa prajurit TNI iri dengan kepolisian lantaran ada anggapan mereka mendapatkan anggaran lebih besar, juga ada anggapan kepolisian pasca-Reformasi jauh lebih kuat dan lebih dapat peran dari TNI. Tentunya menurut saya ini anggapan yang tidak sepenuhnya benar!

Bagaimana mungkin para prajurit TNI yang mengorbankan jiwa, raga, nyawa, keringat, dan darah mereka demi NKRI dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang kita cintai ini sempat berpikir begitu?

Sungguh pelecehan! Tidak mungkin para prajurit, perwira, hingga para purnawirawan TNI berpikiran begitu! Mereka sudah membuktikkan kecintaan kepada bangsa Indonesia ini bukan lagi lewat perkataan melainkan perbuatan.

Sejarah sudah mencatat sudah banyak prajurit TNI yang gugur di medan tugas sebagai para patriot bangsa yang mengorbankan diri demi NKRI, hal-hal keduniaan seperti yang dituding oleh orang-orang yang menyatakan TNI cemburu dengan Polri tentunya tidak benar.

Para prajurit, perwira, hingga purnawirawan TNI sudah bebas dari kemelekatan dan sudah lepas dari hal-hal keduniaan, hanya kemerdekaan, kedaulatan dan kemajuan Indonesia lah yang menjadi pikiran besar mereka. Penulis menangkap hal ini ketika berbicara dan berbincang dengan beberapa prajurit TNI, terlihat sekali betapa besarnya kecintaan dan nasionalisme mereka kepada bangsa ini.

Coba kita sejenak lebih banyak merenung dan bersyukur, sekitar 282 juta jiwa penduduk Indonesia bisa tidur nyenyak, bisa menikmati kemerdekaannya dan tidak hidup hina dina di bawah penjajahan tentu saja berkat perjuangan para prajurit TNI yang mempertahankan kedaulatan negeri kita, terutama para prajurit TNI yang tidak kenal lelah mengawal perbatasan negeri kita.

Juga jangan lupakan para prajurit dan perwira TNI yang mengawal keamanan dan kedaulatan Indonesia di daerah terdepan dan terluar negeri kita.

Juga kita melihat para personil kepolisian kita, hingga perwira, dan purnawiran kepolisian, saya pernah beberapa kali berbincang dengan beberapa personil kepolisian, mereka pun jiwa nasionalisme yang tinggi dan ingin sekali Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, maju, dan berdaulat.

Bahkan banyak personil kepolisian yang mengawal lalu lintas, mengawal keamanan, dan menjaga agar tidur malam kita bisa nyenyak serta terbebas dari kriminalitas.

Mereka pun ingin agar institusi negeri ini bisa kompak dan bisa sinergi, alhamdulillah selama ini semua ini sudah terjadi lewat aksi nyata sinergi TNI-Polri, kita bisa melihat itu dalam lintasan sejarah negeri ini. Terakhir kita lihat dalam Operasi Madago Raya atau sebelumnya bernama Operasi Tinombala.

Dalam Operasi Madago Raya, secara terang dan nyata kita bisa melihat TNI dan Polri bersinergi untuk melawan para teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berafiliasi kepada ISIS dan meresahkan masyarakat di Sulawesi Tengah.

Dari beberapa anggota MIT yang tertangkap terdapat beberapa orang Uyghur yang ikut membuat ulah bersama mereka, alhamdulillah mereka berhasil ditangkap dan dideportasi ke Tiongkok.

Jadi adanya infiltrasi asing yang hendak melemahkan kedaulatan dan merongrong kemerdekaan Indonesia bukanlah isapan jempol ataupun hoaks, ancaman itu nyata. Alhamdulillah, Republik Indonesia berdiri berkat sinergi TNI-Polri.

Padahal, TNI dan Polri adalah dua lembaga yang lahir dari rahim yang sama: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sebelum dipisahkan secara resmi pada era Reformasi tanggal 8 Agustus 2000, MPR mengeluarkan Tap MPR No. VI/MPR/2000, dengan landasan bahwa keduanya memiliki tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Sebelumnya keduanya berada dalam satu kesatuan institusi militer yang menjadi tulang punggung kekuatan negara. Bahkan jauh sebelum itu, sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, embrio TNI dan Polri sudah terbentuk dalam semangat perlawanan terhadap kolonialisme.

TNI (saat itu dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat, lalu TKR) dibentuk pada 5 Oktober 1945, sedangkan Polri secara resmi berdiri pada 1 Juli 1946, walau eksistensinya sebagai penjaga ketertiban sudah dimulai sejak awal revolusi.

Kedua institusi ini bukanlah pesaing. Mereka adalah saudara. Mereka adalah sepasang tangan dari satu tubuh bernama Republik Indonesia. Jika tangan kiri mencurigai tangan kanan, maka seluruh tubuh akan pincang.

Dan bila tubuh pincang, maka bangsa ini akan menjadi bulan-bulanan kepentingan luar yang ingin melihat Indonesia runtuh dari dalam, tanpa perlu mengangkat senjata.

Sinergitas TNI-Polri: Dua Pilar yang Tidak Bisa Dipertentangkan

Narasi bahwa TNI dan Polri bersaing bukan datang dari ruang hampa. Ia tumbuh dari tanah subur disinformasi, dikompos oleh kepentingan-kepentingan yang licik, dan disiram oleh ketidaktahuan sebagian masyarakat. Dalam suasana politik yang menghangat, narasi ini laku dijual. Ia menggoda mereka yang senang melihat konflik dan menumpang popularitas di atas isu institusi. Padahal, tidak ada satu pun bukti kuat yang menunjukkan bahwa TNI dan Polri secara kelembagaan tengah bersitegang atau saling menjegal.

Yang ada justru kerja sama intensif di berbagai lini. Dalam pengamanan pemilu, dalam operasi penanggulangan terorisme, dalam pengendalian bencana alam, dan bahkan dalam operasi kemanusiaan internasional, sinergi antara TNI dan Polri berjalan senyap namun solid.

Jika publik tidak menyadarinya, itu karena kerja sama yang tulus tidak selalu tampil dalam sorotan. Mereka bekerja bukan untuk sensasi, tapi untuk stabilitas. Mereka bertindak bukan untuk memikat kamera, melainkan untuk menjaga negeri tetap utuh dari Sabang sampai Merauke.

Adapun desas-desus kecemburuan—misalnya bahwa TNI iri terhadap Polri yang dianggap lebih “media friendly” atau lebih mudah mengakses ruang-ruang strategis sipil—adalah pernyataan yang meremehkan kedewasaan institusi sebesar TNI. TNI tidak mungkin iri. Karena tugasnya berbeda. Dan dalam perbedaan peran itulah justru kekuatan negara dibangun.

TNI adalah penjaga kedaulatan dari ancaman militer, dan pengawal perbatasan yang siaga di laut, darat, dan udara. Polri adalah pengayom masyarakat yang menghadapi langsung dinamika sosial sehari-hari. Keduanya menghadapi risiko berbeda, tekanan berbeda, dan metode kerja yang berbeda pula.

Namun ketika musuh datang, keduanya berdiri di garis depan yang sama. Ketika bencana datang, keduanya mengulurkan tangan yang sama. Dan ketika masyarakat dilanda kekacauan, keduanya bergerak untuk mengembalikan ketertiban dan harapan.

Bukan hanya dalam medan fisik, tetapi juga dalam medan psikologis, TNI dan Polri saling melengkapi. TNI memiliki disiplin militer yang keras dan terstruktur, yang menjaga profesionalitas tinggi dan loyalitas tanpa kompromi. Polri memiliki kemampuan adaptif dalam menghadapi dinamika sosial dan politik yang lebih cair. Jika keduanya disandingkan bukan sebagai lawan, melainkan sebagai mitra strategis, maka yang muncul adalah sistem pertahanan-keamanan nasional yang kokoh dan fleksibel.

Mempertentangkan keduanya hanya akan menguntungkan musuh. Karena begitu solidaritas antara TNI dan Polri retak, kekosongan koordinasi akan langsung diisi oleh kepentingan lain—baik kepentingan asing yang ingin mengintervensi stabilitas politik Indonesia, maupun kekuatan internal yang ingin menunggangi keretakan untuk keuntungan politis ataupun bisnis.

Mereka tidak suka melihat TNI manunggal dengan rakyat, mereka benci melihat Polri menjadi jembatan bagi masyarakat sipil di Indonesia. Bagi para musuh NKRI baik dari luar ataupun dalam negeri, persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dengan TNI dan Polri adalah mimpi buruk. Mereka akan berusaha memecah belah kesatuan dan kebulatan tekad rakyat Indonesia yang hendak bersatu dengan berbagai cara.

Jangan Terjebak Narasi Musuh NKRI yang Hendak Memecah Belah Bangsa

Sayangnya tidak segampang itu mimpi buruk musuh NKRI yang hendak memecah belah bangsa menjadi kenyataan. Kemanunggalan TNI dengan rakyat adalah warisan ideologis sejak zaman perang kemerdekaan. TNI tidak hanya dianggap sebagai tentara rakyat, tetapi juga bagian dari rakyat.

Itulah sebabnya, dalam berbagai bencana, konflik agraria, hingga situasi terpinggirkan, kehadiran TNI sering dianggap lebih menenangkan. Rakyat merasa bahwa TNI adalah bagian dari mereka.

Namun di era demokrasi, relasi rakyat dengan negara mengalami transformasi. Di sinilah Polri mengambil peran sebagai jembatan yang lebih cair dan adaptif.

Polri bersentuhan dengan masyarakat setiap hari—dari pengaturan lalu lintas, penanganan kriminalitas kecil, hingga mediasi konflik horizontal. Kehadiran Polri dalam kehidupan sipil adalah keniscayaan dari sistem demokrasi yang sehat.

Keduanya—TNI yang mengakar di hati rakyat dan Polri yang hadir dalam urat nadi sosial—adalah dua wajah Indonesia yang saling menopang. Tidak perlu dibandingkan siapa lebih dicintai. Yang perlu dijaga adalah bagaimana cinta itu jangan dibelokkan menjadi alat benturan.

Dalam sejarah militer global, keretakan antara institusi pertahanan dan keamanan dalam negeri adalah pertanda awal keruntuhan. Di Amerika Latin, misalnya, banyak negara gagal membangun stabilitas karena militer dan polisi bersaing kekuasaan. Di negara-negara pascakolonial di Afrika, benturan antara tentara dan kepolisian sering kali dijadikan celah bagi aktor-aktor asing untuk mengendalikan politik nasional.

Indonesia tidak boleh jatuh ke lubang yang sama. Negara ini terlalu besar dan terlalu kompleks untuk dipertaruhkan oleh bisik-bisik kecurigaan antara dua pilar utama keamanannya. Bahkan hanya dengan membiarkan isu itu membesar tanpa arah, kita telah membuka pintu bagi infiltrasi psikologis dan disintegrasi struktural.

Kekuatan bangsa tidak diukur dari jumlah senjata atau anggaran, melainkan dari kesatuan tujuan. Dan TNI-Polri, sejauh ini, telah menunjukkan bahwa kesatuan itu masih hidup. Mereka menjalankan peran masing-masing, namun dalam simpul yang sama: menjaga keutuhan dan masa depan Indonesia.

Kita hidup di zaman perang narasi. Di medan ini, peluru digantikan oleh opini, dan bom digantikan oleh hoaks. Dalam kondisi seperti ini, kita harus sangat waspada. Karena musuh tidak lagi datang dengan seragam militer dan senjata lengkap, tapi dengan akun palsu, unggahan viral, dan kata-kata yang menggoda emosi.

Menebar isu TNI dan Polri berselisih adalah bagian dari strategi perang psikologis yang canggih. Ia tidak menyerang fisik, tapi memecah keyakinan. Ia tidak meledakkan gedung, tapi menghancurkan kepercayaan publik. Dan jika rakyat mulai ragu pada sinergi institusi negaranya, maka keruntuhan bukan lagi soal kemungkinan, tapi waktu.

Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Kita harus jadi benteng pertama yang menolak narasi itu. Setiap kali ada yang menyebut TNI dan Polri tidak akur, ajukan pertanyaan sederhana: “Berdasarkan apa?” Dan jika tidak ada data, maka patut diduga, dia sedang menjajakan racun dalam kemasan patriotisme palsu.

Penutup: Pentingnya Menjaga Indonesia, Rumah Kita Bersama

Indonesia adalah rumah besar. Dalam rumah ini, TNI dan Polri adalah pagar-pagar kokoh yang menjaga kita dari gangguan luar dan dalam. Mereka bukan penghuni yang saling berebut ruang, tapi penjaga yang saling menutupi celah satu sama lain.

Jika pagar-pagar itu mulai dirongrong oleh tangan-tangan asing atau oleh para oknum dari dalam negeri sendiri yang punya motif kekuasaan, maka rakyatlah yang akan terkena dampaknya.

Oleh karena itu, rakyat harus menjadi bagian dari pertahanan itu. Dengan cara yang sederhana tapi vital: melawan disinformasi, memperkuat kepercayaan, dan menjaga nalar sehat.

TNI dan Polri bukan dua jalan yang berseberangan. Mereka adalah dua jalur rel yang membawa kereta besar bernama Indonesia menuju masa depan yang utuh. Jangan biarkan ada yang mengalihkan jalur itu ke arah jurang.

Apa yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik dua institusi, tetapi stabilitas nasional itu sendiri. Jangan pernah mengira bahwa konflik antar-TNI dan Polri hanya akan berdampak pada elite mereka saja.

Jika keduanya benar-benar berselisih, maka rakyatlah yang akan paling dulu merasakan goyahnya keadilan, keamanan, dan kedamaian.

Karenanya, ketika hari ini kita mendengar isu-isu yang membenturkan keduanya, kita harus tahu: ada musuh yang sedang bersorak di balik bayang-bayang. Tapi kita punya pilihan: membungkam narasi itu, atau membiarkannya tumbuh menjadi luka.

Dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia telah melewati gelombang sejarah dan badai zaman, terlalu tangguh untuk dihancurkan oleh bisik-bisik penuh tipu daya.

TNI dan Polri akan tetap satu, karena Indonesia hanya bisa kokoh jika dijaga oleh kekuatan yang bersatu melalui sinergitas TNI-Polri. Juga tidak lupa sinergitas bukan saja antara TNI dengan Polri, namun juga dengan rakyat Indonesia keseluruhan.

Sebab TNI dan Polri lahir dari rahim rakyat Indonesia, maka rakyat pula lah yang senantiasa menopang agar TNI dan Polri tegak berdiri. Tugas mempertahankan kemerdekaan, keamanan, dan kedaulatan Republik Indonesia bukan saja tugas aparat negar kita, namun juga tugas kita bersama sebagai bangsa Indonesia.

Irsyad Mohammad, Alumni Ilmu Sejarah Universitas Indonesia, Pengalamat Geopolitik, dan Pengamat Timur Tengah Prolog Initatives

 

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.