Subsidi Turun Lebih dari 50 Persen, Pengamat Transportasi : Pemerintah Abai Angkutan Umum

AKURAT.CO Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menyayangkan pemangkasan anggaran transportasi umum yang dilakukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, penyelenggaraan angkutan umum semestinya untuk memikirkan kaum fakir yang terpinggir.

"Angkutan umum tidak berbicara soal kemacetan, tetapi korelasinya besar terhadap kemiskinan. Daerah miskin biasanya memiliki akses terhadap transportasi buruk," ujarnya dalam keterangan yang diterima AKURAT.CO.

Djoko menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang harus didukung. Namun, hal itu menurutnya harus selektif, sehingga tidak banyak memotong anggaran Kementerian/Lembaga demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kemenhub menganggarkan Rp 437,9 miliar pada 2024 untuk program Buy The Service (BTS) di 11 kota dengan total 46 koridor. Pada 2025, nominalnya menyusut menjadi Rp 177,5 miliar bagi enam kota lama dan dua kota baru.

Tiap kota mengantongi besaran yang berbeda, berkisar Rp 8,7 miliar hingga Rp 37,6 miliar.

Anggaran hanya diterapkan di 6 kota, yakni Palembang (1 koridor, 13 bus senilai Rp 8.715.077.406), Surakarta (3 koridor, 42 bus senilai Rp 27.035.812.353), Makassar (1 koridor, 20 bus senilai Rp 17.014.376.067), Banyumas (4 koridor, 52 bus Rp 37.563.022.520) dan Surabaya (1 koridor, 14 bus Rp 13.899.917.590).

Serta Balikpapan (2 koridor, 19 bus Rp 20.792.166.110) dan terdapat tambahan 2 kota yakni Manado (2 koridor, 20 bus Rp 15.856.060.000) dan Pontianak (2 koridor, 19 Bus Rp 16.147.436.000).

Sebelumnya di tahun 2024 Pembelian Layanan BTS diterapkan di 10 kota, yakni Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung dan Surabaya serta terdapat tambahan 1 kota, yakni Balikpapan.

Merujuk data Direktorat Angkutan Jalan Ditjenhubdat Januari 2025, total penumpang yang terangkut sebanyak 72.138.046 orang (sejak beroperasi Juni 2020 hingga 2023) dengan fare box sebesar Rp 58,54 miliar.

Subsidi tahun 2020 diberikan pada 5 kota dengan 19 koridor sebesar Rp 49,93 miliar, tahun 2021 di lima kota dan 26 koridor (Rp 311,71 miliar), tahun 2022 di 10 kota dengan 51 koridor (Rp 546,95 miliar), tahun 2023 di 10 kota dengan 48 koridor (Rp 573,36 miliar) dan tahun 2024 di 11 kota dengan 46 koridor (Rp 429,79 miliar).

"Sungguh ironis di tengah upaya pemerintah menginginkan Indonesia Maju dengan semangat menuju Indonesia Emas 2045, namun untuk urusan angkutan umum saja diabaikan," tukas Djoko.

Keberadaan angkutan umum, lanjut dia, tidak hanya mengatasi kemacetan, mengurangi polusi udara atau menrunkan angka kecelakaan.

Djoko menyatakan angkutan umum yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat.

"Rendahnya pelayanan angkutan umum perkotaan di tengah ketergantungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi berpotensi mengurangi jumlah angkutan umum yang beroperasi," sebutnya.

"Pembiaran terhadap kondisi yang ada akan mempercepat hilangnya pelayanan angkutan umum. Intervensi Pemerintah diperlukan untuk menghindari kegagalan pasar layanan angkutan perkotaan," pungkas Djoko.