Apa yang Menjadi Alasan Kuat untuk Tidak Menjadikan Syariat Islam Sebagai Dasar Negara Indonesia?

AKURAT.CO Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Namun, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia tidak menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara.

Sebaliknya, Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan keberagaman dan kebhinekaan bangsa.

Artikel ini akan mengulas alasan-alasan kuat mengapa syariat Islam tidak dijadikan dasar negara Indonesia, berdasarkan penjelasan dari berbagai jurnal ilmiah dan sumber terpercaya salah satunya adalah buku “Pancasila: Dasar Negara Paripurna” oleh Prof. Dr. Tukiran Taniredja, M.M dan Prof. Dr. Suyahmo, M.Si.

1. Keberagaman Agama dan Kepercayaan 

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan kepercayaan. 

Menurut Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing".

Jika syariat Islam dijadikan dasar negara, hal ini akan bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Pancasila, dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa,” mengakomodasi keberagaman ini dengan memberikan ruang bagi semua agama untuk berkembang.

2. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

Pancasila sebagai dasar negara telah disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai konsensus nasional yang mengikat seluruh elemen masyarakat.

Pancasila mencerminkan nilai-nilai yang dapat diterima oleh semua golongan, termasuk non-Muslim. 

Menggantikan Pancasila dengan syariat Islam dapat memicu konflik dan perpecahan di antara berbagai kelompok agama dan etnis di Indonesia2.

3. Pengalaman Sejarah dan Stabilitas Nasional 

Sejarah menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam sebagai dasar negara di beberapa negara sering kali menimbulkan konflik internal dan ketidakstabilan politik.

Misalnya, negara-negara seperti Suriah, Irak, dan Libya mengalami perang saudara yang berkepanjangan akibat penerapan hukum Islam yang ketat.

Indonesia, dengan keberagamannya, membutuhkan dasar negara yang dapat menjaga stabilitas dan persatuan nasional.

4. Nilai-Nilai Universal Pancasila 

Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua warga negara, terlepas dari latar belakang agama dan kepercayaan mereka. 

Nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan adalah prinsip-prinsip yang dapat diterapkan secara luas dan tidak eksklusif untuk satu kelompok agama tertentu.

Pancasila juga memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi dalam komunitas internasional dengan prinsip-prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai global.

5. Pendapat Para Ulama dan Tokoh Agama 

Banyak ulama dan tokoh agama di Indonesia, termasuk dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, mendukung Pancasila sebagai dasar negara. 

Mereka berpendapat bahwa Pancasila sudah mencerminkan nilai-nilai Islam yang universal dan dapat diterima oleh semua golongan.

Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan kelompok tertentu.

Kesimpulan

Ada beberapa alasan kuat mengapa syariat Islam tidak dijadikan dasar negara Indonesia.

Keberagaman agama dan kepercayaan, prinsip NKRI, pengalaman sejarah, nilai-nilai universal Pancasila, serta dukungan dari para ulama dan tokoh agama adalah faktor-faktor utama yang mendasari keputusan ini.

Pancasila sebagai dasar negara telah terbukti mampu menjaga persatuan dan stabilitas nasional, serta mengakomodasi keberagaman yang ada di Indonesia.

Dengan demikian, Pancasila tetap menjadi dasar negara yang paling sesuai untuk Indonesia.