SMK Go Global Jadi Prioritas, Pemerintah Pastikan Tata Kelola dan Pengawasan Ketat

AKURAT.CO Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, bertemu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, untuk berkonsultasi terkait persiapan dan pendampingan pelaksanaan Program SMK Go Global.

Christina mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto itu berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

“Program SMK Go Global merupakan program direktif Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang siap bersaing di pasar kerja internasional,” kata Christina, Sabtu (13/6/2026).

Menurutnya, konsultasi dengan BPKP penting untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan program, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan, berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami ingin memastikan tata kelola di Kementerian P2MI, terutama terkait proses pengadaan, berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Karena itu, kami juga meminta pendampingan dari BPKP agar program ini berjalan taat asas,” ujarnya.

Christina menegaskan, pendampingan BPKP diperlukan agar setiap tahapan Program SMK Go Global tetap berada dalam koridor regulasi dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran negara.

“Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan on the right track dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.

Baca Juga: SANKOI Ungkap Rahasia Kombinasi Pakan agar Ikan Koi Cepat Besar dan Warnanya Maksimal

Ia menjelaskan, Program SMK Go Global merupakan upaya pemerintah meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia melalui pendidikan serta pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja internasional.

Menurut Christina, sinergi dengan BPKP akan memperkuat aspek tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.

“Kementerian P2MI berkomitmen menjalankan setiap program strategis pemerintah dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta orientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” tegasnya.