AKURAT.CO Pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) tak mau merisaukan politisasi bansos. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi Alaydrus menegaskan bansos sudah menjadi kewajiban negara, dan bukan jadi tanggung jawab kandidat paslon tertentu.
Syaugi tidak mau membenarkan atau membantah aspirasi dari paslon capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud yang mengusulkan agar bansos disetop selama Pemilu 2024. Namun dirinya menegaskan bansos merupakan tanggung jawab negara, bukan perorangan.
"Sudah disampaikan dari Pak Anies maupun Pak Muhaimin, bansos itu memang kewajiban negara," kata Syaugi, di Jakarta, Sabtu (30/12/2023).
Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Minta Pemerintah Setop Bagikan Bansos Selama Pemilu
Secara terpisah, Ganjar mengatakan pembagian bansos merupakan hak masyarakat dan tak boleh dipolitisasi. Pada masa kampanye ini, bansos bisa dijadikan media untuk kampanye terselubung.
"Sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik, ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan, begitu," kata Ganjar, di Boyolali, Jateng.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









