TPN Ganjar-Mahfud Ungkap Pernyataan Kodim Boyolali Soal Penganiayaan Relawan Tak Sesuai Kenyataan

AKURAT CO Berujung panjang, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, angkat bicara soal penganiayaan oleh sejumlah oknum TNI kepada relawan dan simpatisan pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Boyolali.

Diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak, telah merespons kejadian tersebut dan tengah melakukan pemeriksaan terhadap terduga tersangka di Departemen Polisi Militer Solo.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Jenderal (Purn) Andika Perkasa, mengungkap hal yang berbeda dan bisa menjadi potensi kelemahan. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Kepala Kodim Boyolali, tidak sesuai dengan pernyataan para korban.

“Tapi memang saya ingin menyoroti salah satunya bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali, yaitu adanya klaim yang ternyata penyebab atau kronologi dari kejadian, yang ternyata begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban, ternyata mengonfirmasi apa yang terlihat di video, jadi bukan seperti statement yang dinyatakan Komandan Kodim Boyolali,” beber Andika, dalam konferensi pers, di Media Center TPN, Jakarta, Senin (1/1/2024).

Adapun pernyataan dari Komandan Kodim menyatakan, adanya kesalahpahaman antar dua pihak, yakni oknum TNI pelaku penganiayaan dan para korban atau relawan.

Padahal, menurut Andika, korban menyatakan kalau video yang beredar di media sosial adalah benar, dimana mereka langsung dijegal dan dikeroyok.

“Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya ini ada kesalahpahaman antara dua pihak, padahal kan dari video yang beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Disitu jelas videonya tidak ada proses kesalahpahaman, yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan,” beber Andika.

“Yang kedua, statemennya juga menyatakan, bahwa ini adalah tindakan spontan, dimana para oknum anggota yang sedang berolahraga ini kemudian keluar untuk menghentikan, membubarkan, sampai terjadinya penganiayaan,” tambahnya.

Menurut mantan Panglima TNI itu, pernyataan Komandan Kodim Boyolali adalah pengambilan keterangan dari bawah, dari para pelaku kepada Komandan Kompi. Alias pasti akan memaparkan pernyataan yang berbeda dengan situasi sebenarnya.

“Jadi, mungkin data awal, interogasi awal dilakukan di level kompi, itu yang kemudian dilaporkan ke atas sampai dengan Komandan Kompi. Jadi, kapasitas dari Komandan Kodim pada saat mengumumkan sebetulnya kan, bukan sebagai atasan dari yang melakukan tindak pidana, tapi lebih sebagai atasan yang berhak menghukum,” katanya.

Maka dari itu, menurut Andika, dari pernyataan yang mengatakan para terduga pelaku hanya ingin menghentikan dan membubarkan para relawan, bukan ranah dari seorang anggota TNI.

“Sehingga, kata serangan apapun yang diambil atau didengar dari terduga tersangka, ini juga nggak boleh diambil mentah-mentah. Sehingga enggak nyambung tentang apa yang disampaikan sebagai kronologi bahwa akan menghentikan, kemudian membubarkan, ya itu semua juga bukan sama sekali bukan kewenangan seorang anggota TNI, sama sekali bukan,” ungkap Andika.

“Jadi dari sini terlihat ada hal dimana atasan yang berhak menghukum yang kebetulan mengumumkan, tetapi kan yang diumumkan itu menjadi statementnnya, bukan lagi menjadi statement para tersangka,” tambah dia.

Dia pun sebagai mantan prajurit, meminta Panglima TNI dan juga KSAD untuk terus mengawal proses hukum tersebut agar tidak melenceng dari aturan yang seharusnya, serta melakukan penyidikan dengan data yang benar-benar asli dari para saksi dan korban.

“Nah ini yang harus dipastikan, saya yakin KSAD, Panglima TNI akan terus mengawal sehingga prosesnya ini tidak akan misalnya melenceng arah, tetapi benar benar pada fokus kejadian sebenarnya sesuai dengan data-data dari saksi,” pungkasnya.