AKURAT.CO Pemakzulan (impeachment) Presiden Jokowi sebatas wacana yang jauh panggang dari api. Pihak Istana menilai wacana tersebut berhembus untuk kepentingan elektoral mendekati hari pemilihan Pilpres 2024.
Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, mekanisme pemakzulan sudah diatur konstitusi dengan syarat yang ketat. DPR dan MPR harus terlibat untuk selanjutnya diadili Mahkamah Konstitusi.
"Di luar itu adalah tindakan inkonstitusional," kata Ari, melalui pesan singkat yang diterima wartawan, di Jakarta, Jumat (12/1/2024).
Baca Juga: Pemakzulan Presiden Urusan DPR dan Parpol, Bukan Menko Polhukam
Menurutnya, wacana pemakzulan tidak muncul secara organik, dari arus bawah. Namun dimunculkan untuk kepentingan pemilu.
Sekalipun begitu, Istana tidak mau menyikapi terlalu serius wacana tersebut, karena dianggap sebagai kebebasan berpendapat, untuk mengeritik pemerintah.
"Saat ini kita tengah memasuki tahun politik, pasti ada saja pihak-pihak yang mengambil kesempatan gunakan narasi pemakzulan presiden untuk kepentingan politik elektoral," ujarnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini



Terpopuler
- 1Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 2Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 3Kalender Jawa 14 Oktober 2026: Rabu Wage Dikenal Punya Watak Teguh dan Penuh Pertimbangan
- 4Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 5Bangkai Kapal Tertua di Dunia Berusia 4.700 Tahun Ditemukan di Turki, Apa Saja yang Terungkap?
- 6Trump Sudah Berhati-Hati Terlibat Perang, Netanyahu Berupaya Memicu Kembali Konfrontasi dengan Iran
- 7Fabio Calonego Akui Ditawari Naturalisasi, Tertarik Bela Timnas Indonesia
- 8Dua Jenderal TNI AD Dinilai Memenuhi Syarat Jadi Calon Panglima TNI, Siapa Saja?
- 9Dua Tahun Dipimpin Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
- 10Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK






