Akurat
Pemprov Sumsel

Terungkap Alasan PDIP Ogah Tarik Menteri di Kabinet: Kawal Pemilu Demokratis

Paskalis Rubedanto | 17 Januari 2024, 20:42 WIB
Terungkap Alasan PDIP Ogah Tarik Menteri di Kabinet: Kawal Pemilu Demokratis

AKURAT.CO Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengakui belum ada rencana untuk menarik menteri-menterinya yang menjabat di Kabinet Indonesia Maju kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Hal itu diungkap oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, saat ditanya awak media soal kabar PDIP akan menarik kadernya yang ada di kabinet setelah hengkangnya Maruarar Sirait.

“Tidak mundur saja banyak intimidasi, apalagi kalau kemudian mundur akan semakin banyak penyalahgunaan kekuasaan. Jadi ini untuk mengawal pemilu yang demokratis,” ungkap Hasto, saat ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Baca Juga: Mahfud Bicara Penegakan Hukum Dan Pemilu Jurdil: Indonesia Pernah Selenggarakan Pemilu Paling Demokratis Di Tahun 1955

Hasto menegaskan, PDIP akan tetap menugaskan kader-kadernya yang ada di barisan kabinet untuk tetap membantu Presiden Jokowi sebagai kepala negara. 

“PDIP menempatkan tugas-tugas negara tetap dijalankan oleh menteri-menteri PDIP yang menjadi pembantu dari Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan juga tugas-tugas di dalam memenangkan pemilu,” beber Hasto.

Selain membantu presiden, klaim Hasto, menteri yang juga kader PDIP ditugaskan untuk menjaga pemilu berjalan secara demokratis, karena banyaknya indikasi kecurangan pemilu muncul, terutama dalam pilpres 2024.

“Maka seperti Pak Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan–RB), tidak pernah memiliki catatan tidak netral. Karena beliau mengemban tugas yang sangat penting untuk menjaga netralitas birokrasi,” tutup Hasto.

 Baca Juga: Menpan-RB Azwar Anas Targetkan Mal Pelayanan Publik Hadir di Seluruh Indonesia di 2024

Adapun sejumlah menteri berpartai logo banteng moncong putih adalah, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri PAN-RB Azwar Anas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.