Kritik Terhadap Jokowi Disebut Ditunggangi, Tanda Istana Sedang Panik

AKURAT.CO Banyaknya sivitas akademika mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo disebut ditunggangi oleh pihak tertentu.

Menanggapi hal itu, anggota Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Herdiansyah Hamzah Castro, mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.

"Kritik civitas akademika ini kan dialamatkan kepada kekuasaan, jadi tentu memiliki irisan politik. Tapi kalau disebut gerakan ini dipolitisasi, partisan, bahkan ditunggangi, jelas keliru. Itu tuduhan tidak berdasar," kata Castro dalam keterangannya, Kamis (8/2/2024).

Menurut Castro, tuduhan itu cenderung mengecilkan bahkan menghina sivitas akademika di kampus yang bekerja atas dasar prinsip, nalar dan keberpihakan.

"Tapi ada juga sivitas yang menggadai prinsipnya demi uang dan kuasa. Biasanya yang model begini adalah mereka yang membebek kepada kekuasaan," tuturnya.

Baca Juga: Ada Krisis Etika, Sivitas Akademika STFT Jakarta Serukan Pemilu 2024 yang Berintegritas

Castro mengatakan, tuduhan itu adalah reaksi balik dari Istana dan upaya untuk memberi label citra buruk terhadap gerakan kampus.

"Ini pertanda Istana sedang panik, takut kehilangan public trust," ujarnya.

KIKA sendiri menolak segala bentuk pendisiplinan dan pemaknaan netralitas yang diperuntukkan bagi pembatasan hak.

"Baik yang dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi atau pihak yang mengatasnamakan universitas ataupun aparat penegak hukum," jelasnya.

Karena hal ini, KIKA mendorong para pihak untuk menghormati proses demokrasi dan prinsip-prinsip kebebasan akademik. Dengan menjaga jarak pada pelaksanaan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dilindungi undang-undang.

Selain itu, KIKA juga meminta penyelenggara negara netral dalam pemilu dan bekerja sesuai sumpahnya.

"Mengecam tindakan represif terhadap sivitas akademika, memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 betul-betul berjalan langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil," lanjut Castro.

Baca Juga: Debat Terakhir: Anies dan Prabowo Lebih Adem, Ganjar Kritik Gaspol