Akurat
Pemprov Sumsel

Walau Dukung Pemerintahan Baru, Partai Buruh Tak akan Temui Prabowo untuk Bahas Politik

Paskalis Rubedanto | 1 Mei 2024, 16:56 WIB
Walau Dukung Pemerintahan Baru, Partai Buruh Tak akan Temui Prabowo untuk Bahas Politik

AKURAT.CO Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan, meski mendukung pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bukan berarti akan bertemu untuk bernegosiasi tentang jabatan kenegaraan.

Menurutnya, Partai Buruh tidak ada niatan untuk membuka obrolan atau menemui Prabowo-Gibran.

"Enggak ada (niat buka obrolan). Partai Buruh biasa-biasa aja. Menunggu keputusan. Enggak ada (niat bertemu)," ucapnya kepada wartawan, di Stadion Madya GBK, Jakarta, Rabu (1/5/2024).

Menurutnya, dia tetap akan mendukung Prabowo sebagai presiden terpilih, namun prioritas dari Partai Buruh saat ini ialah memperjuangkan hak-hak buruh.

Baca Juga: Buruh Ancam Mogok Nasional Jika MK Tidak Kabulkan Gugatan UU Cipta Kerja

"Ya tentu mendukung siapapun presiden terpilih. Tapi sekali lagi, yang menjadi isu buruh, tetap menjadi prioritas utama dari Partai Buruh untuk diperjuangkan, baik karena kita belum masuk parlemen maupun kita minta teman-teman di parlemen untuk memperjuangkan itu," jelasnya.

Said memastikan, jika nanti pemerintahan baru sudah berjalan, Partai Buruh akan tetap menyuarakan isu-isu terkait buruh dan ketenagakerjaan.

"Pasti (isu terkait buruh tetap disuarakan). Itu pasti karena kita kan partai kelas pekerja," tandasnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024.

Umumnya, sejumlah partai politik yang menjadi rival Prabowo-Gibran saat Pilpres, akan bernegosiasi menentukan arah politik ke depan, seperti oposisi atau tidak, atau sekedar silahturahmi menjalin hubungan baik.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.