Bukan Oposisi, Ganjar Adalah Bagian Civil Society yang Anggap Pemerintah Salah Jalan
Atikah Umiyani | 8 Mei 2024, 11:55 WIB

AKURAT.CO Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menilai, sikap Ganjar Pranowo yang memilih untuk berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak tepat jika disebut sebagai oposisi.
Ujang mengatakan, konsep oposisi tidak diimplementasikan dalam bentuk sikap personal, melainkan oleh partai politik yang terlibat dalam pergulatan pengambilan keputusan di parlemen.
"Kalau saya sih melihat konsep oposisi itu bukan pada personal pada pak Ganjar, tetapi konsep oposisi tuh di parlemen, di partai politik, dan Ganjar itu bukan partai politik," kata Ujang kepada Akurat.co, Rabu (8/5/2024).
Ujang menilai, sikap Ganjar yang memilih berada di luar pemerintahan bisa dimaknai sebagai keinginannya untuk menjadi bagian masyarakat sipil yang menganggap pemerintahan Prabowo-Gibran salah jalan.
"Saya sih melihatnya ya sikap Ganjar itu ya ingin menjadi bagian civil society yang ikut untuk bersuara atau mengkritisi pemerintah seandainya salah jalan begitu," ujarnya.
Ujang menilai tidak ada masalah jika Ganjar ingin mengkritisi jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, itu hal yang bagus dan diperbolehkan karena Indonesia menganut sistem demokrasi.
"Karena ini negara demokrasi, siapapun rakyat Indonesia bukan hanya Ganjar yang punya peluang, punya kesempatan untuk bisa mengkritisi siapa pun di dunia ini, mengkritisi siapapun di Indonesia ini, termasuk mengkritisi pemerintah," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, mantan capres Ganjar Pranowo telah mendeklarasikan diri sebagai oposisi agar bisa menjadi penyeimbang bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Saya deklarasi, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," kata Ganjar dalam acara Halalbihalal TPN Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Meski begitu, eks Gubernur Jawa Tengah tersebut akan tetap menghormati pemerintahan yang baru.
"Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar," ujarnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 3Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 4Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 5BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 6Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 7Kalender Jawa 4 Juni 2026: Weton Kamis Pahing Punya Karakter Cerdas dan Penuh Perhitungan
- 8Kalender Jawa 3 Juni 2026: Watak Weton Rabu Legi, Sosok Jujur yang Disukai Banyak Orang
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal








