PKB Belum Berkomunikasi dengan Prabowo Soal Jatah Kursi di Kabinet

AKURAT.CO Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengungkap pihaknya belum mendapat tawaran atau berkomunikasi langsung dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengenai jatah menteri di kabinet mendatang.

"Belum, belum, enggak ada (penawaran), itu hak prerogatif presiden," kata Jazilul kepada wartawan, di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Mengenai posisi menteri di pos mana saja yang diharapkan, Jazilul mengaku PKB belum memikirkan sampai ke sana. Dia meminta masyatakat untuk menunggu saja keputusan Prabowo nanti, yang akan diumumkan pada hari pelantikan, 20 Oktober 2024.

"PKB belum berpikir itu, dan itu memang kewenangan dan prerogatif presiden tunggu saja," tegas Jazilul.

Baca Juga: Cak Imin Umumkan Kepengurusan Baru PKB, Ada Ma'ruf Amin hingga Diketuai Gen Z

Yang terpenting, menurut Jazilul, PKB akan serius secara moral membersamai Prabowo dalam memimpin pemerintahan selama lima tahun ke depan.

"Enggak, itu pokoknya itu hak prerogatif presiden. Pokoknya PKB secara moral akan mendukung suksesnya Pemerintahan pak Prabowo," tutupnya.

Sebelumnya, Kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan akan berisi lebih dari 40 pos kementerian.

Hal itu sontak menimbulkan berbagai pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Sebab, dengan lebih dari 40 pos kementerian tersebut, dinilai hanya akan menambah beban anggaran.

Kendati demikian, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memastikan bahwa penambahan tersebut guna memfokuskan pelaksanaan program Prabowo-Gibran, hingga jauh dari kata tidak efektif.

"Justru harapannya bisa lebih efektif, karena ada fokus dari kementerian yang tersentral di situ," jelas Muzani kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Muzani menjelaskan, konsep kabinet kerja nantinya memang ada beberapa pos kementerian yang digabung, dan ada yang dipisah.

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas fokus kerja masing-masing menteri. Contohnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan dipisah.

"Harapannya kan dengan penambahan menteri itu lebih fokus pada pelaksanaan program. Lebih fokus pada penamaan program, karena ada beberapa kementerian yang memang digabung tapi kemudian dalam pelaksanaan di lapangan kementerian tersebut ada bidang-bidang yang tertinggal," beber Muzani.