Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran: Langkah Rasional Meningkatkan Kinerja Pemerintah

AKURAT.CO Penambahan jumlah kementerian dan lembaga dalam pemerintahan Prabowo-Gibran dianggap sebagai langkah strategis untuk memperlancar pencapaian target-target kerja yang dijanjikan selama kampanye.

Hal ini diungkapkan oleh Akademisi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Ardli Johan Kusuma.

Menurut Ardli, dengan adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, presiden memiliki fleksibilitas untuk menentukan jumlah kementerian yang diperlukan sesuai dengan program kerja yang direncanakan.

"Ini terlihat sebagai langkah yang rasional," ujarnya, dikutip pada Minggu (13/10/2024).

Baca Juga: Hadirkan Inovasi Smart Meter, PAM JAYA Komitmen Jaga Kepuasan Pelanggan

Ia menjelaskan, penambahan kementerian dan lembaga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah menjadi bagian dari janji kampanye mereka.

Namun, Ardli juga menekankan, langkah ini dihadapkan pada tantangan serius, seperti masalah ego sektoral yang masih ada di antara kementerian dan lembaga yang sudah ada.

"Presiden perlu mempertimbangkan dan menganalisis secara mendalam jika ingin menambah kementerian dan lembaga baru," ungkapnya.

Ia menambahkan, banyak isu di negara ini belum terselesaikan karena terhambat oleh ego sektoral, sehingga pemerintah perlu fokus untuk mengatasi masalah tersebut dengan memaksimalkan kinerja kementerian yang sudah ada.

Baca Juga: Capai Target 100 Persen Air Bersih Warga Jakarta 2030, PAM JAYA Kebut Bangun Infrastruktur Perpipaan

Lebih lanjut, Ardli memperingatkan agar pembentukan kementerian baru tidak hanya dilandasi kepentingan politik.

"Jangan sampai penambahan kementerian menjadi alat untuk memenuhi kepentingan elit politik dengan memberikan jabatan, bukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat," katanya.

Dengan demikian, ia mengusulkan agar wacana penambahan jumlah kementerian dan lembaga dalam pemerintahan Prabowo-Gibran harus dikaji secara kritis berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar pertimbangan politis.