Kebocoran Anggaran Jadi Sorotan Prabowo, DPR Harap Hukum Tak Dijadikan Alat Politik

AKURAT.CO Komisi XI DPR RI, menyoroti komitmen Presiden RI Prabowo Subianto, yang ingin mengatasi masalah kebocoran anggaran negara lewat penerapan dan penegakan hukum yang tegas dan keras.

Anggota Komisi XI DPR, Hillary Brigitta Lasut, berharap pemerintahan Prabowo dapat memperkuat penerapan hukum, sehingga tidak menjadi alat politik. Apalagi, guna memperkuat satu atau dua partai tertentu.

"Saya berharap penerapan hukum juga di masa yang sekarang tidak menjadi alat politik ya," kata Hillary dalam keterangan resmi, Jumat (25/10/2024).

"Kita berharap pemerintahan Pak Prabowo bisa menjunjung tinggi rasa keadilan, jangan sampai hukum dijadikan alat politik yang hanya memperkuat satu dua partai, satu dua golongan tapi bisa untuk memperkuat aspirasi rakyat," lanjutnya.

Baca Juga: Prabowo Hujan-hujanan Pimpin Parade Senja di Akmil Magelang

Dia mengingat, pidato perdana Prabowo sebagai presiden, di mana Kepala Negara mengajak semua pihak untuk berani menghadapi kenyataan masih terjadinya kebocoran anggaran negara, penyelewengan, dan korupsi yang membahayakan masa depan dan generasi penerus bangsa.

Prabowo pun mengajak semua pejabat politik dan pejabat Pemerintah pada semua tingkatan, untuk tidak takut menghadapi realita skandal perbuatan curang penuh penyimpangan, kolusi, antara oknum pejabat dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, dan tidak patriotik. Dia berkomitmen memberantas korupsi yang menyebabkan kebocoran anggaran.

Hillary pun meyakini, Presiden Prabowo Subianto akan membawa kembali hukum sebagai alat pencari keadilan sesungguhnya, bukan alat politik.

"Saya yakin di pemerintahan yang baru ini bisa, karena Pak prabowo sudah sampaikan langsung sendiri demokrasi dan hukum akan berjalan dengan baik, serta menjunjung tinggi rasa keadilan. Tapi harus ada pengawalan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Dia yakin, penegakkan hukum di era pemerintahan saat ini akan lebih baik, karena Prabowo juga telah menekankan komitmennya untuk setia pada konstitusi. Dengan begitu, tak ada lagi pelanggaran terhadap konstitusi yang sempat menjadi isu di republik ini beberapa waktu ke belakang.

"Sudah disampaikan oleh Pak Prabowo demokrasi tetap terus akan terjaga. Bahwa di pemerintahan baru ini demokrasi kita harus jauh lebih santun dibandingkan sebelumnya, jauh lebih terarah, lebih damai," terang Hillary.

"Dan DPR maupun parpol juga bisa diberikan ruang keleluasaan menyampaikan aspirasinya dengan tegas tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas dan tanpa harus dekat dengan penguasa untuk mempunyai keberanian tertentu supaya bisa menyampaikan aspirasinya," pungkas Legislator dari Dapil Sulawesi Utara itu.