Diduga Masih Ada Politisasi Hukum dan Intervensi Menteri di Pilkada

AKURAT.CO Founder Lokataru Foundation, Haris Azhar, mengaku punya banyak data dugaan pelanggaran dan intervensi politik dalam proses Pilkada Serentak.

Dia mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat menteri bersama aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan.

"Aparatur-aparatur negara, atau penegak hukum yang lain, hentikanlah. Kami punya cukup temuan-temuan berjenjang. Bukti berjenjang hingga saksi," kata Haris saat konferensi pers di Kota Serang, kemarin (Jumat, 22/11/2024).

Dalam konfrensi pers, Lokataru Foundation mengungkap sejumlah data, mulai dari keterlibatan para kepala desa dan pimpinan asosiasinya dalam mendukung pasangan calon gubernur-wakil gubernur.

"Hentikan persuasi-persuasi yang diskriminatif. Persuasi yang hanya ingin menguntungkan kelompok tertentu. Tunjukkanlah etika yang baik. Buktikan bahwa dia layak jadi menteri, buktikan kalau para penegak hukum, penegak hukum untuk semua, bukan untuk kelompok tertentu atau individu tertentu," ujar Haris.

Baca Juga: Elektabilitas Tinggi, Muchsin Effendi-Junaidi Arif Diprediksi Menangi Pilkada Lombok Utara

Saat proses Pilkada, kata dia, ada menteri cukup rutin mengunjungi Banten. Hal ini diduga kuat berkorelasi dengan pencalonan kerabatnya yang saat ini menjadi calon bupati.

"Banyak desa lain yang bisa dikunjungi, kok rajin betul datang ke sini. Biarkan istrinya tidak terbayang bayangi oleh jabatannya. Profesionallah, jangan bikin malu kabinet Prabowo. Perlu kita kabarkan ke istana, kabarkan kepada Pak Prabowo yang masih keliling dunia," ujar Haris.

Terdapat pula dugaan pelanggaran terkait penyelewenangan instrumen hukum oleh aparat penegak hukum. Sejumlah kepala desa diduga dihubungi oleh aparat penegak hukum untuk mendukung paslon tingkat provinsi dan kabupaten.

"Berikan dalam beberapa waktu ke depan, untuk warga mengembangkan kebebasan, menimbang nama-nama yang ada untuk mereka pilih. Warga tidak butuh seorang menteri, untuk menentukan pilihan. Warga tidak butuh penegak hukum untuk membuat pilihan-pilihan," ujar Haris.

Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, menambahkan, terdapat upaya intervensi hukum untuk menekan salah satu pasangan calon gubernur. Hal ini berupa pemanggilan kerabat dari calon gubernur Banten. Kasus lama diungkit, bahkan menggiring media massa agar beropini untuk menurunkan citra kandidat.

"Kami menduga ada orkestrasi," ujar Delpedro.