Pengamat: Ada Upaya Pisahkan Hasto dari PDIP

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, mantan calon legislatif PDI Perjuangan pada Pemilu 2019.

Selain dugaan suap, Hasto juga didakwa menghalangi proses penyidikan (obstruction of justice).

Kasus ini bermula dari upaya Harun Masiku, yang memiliki suara lebih rendah dibandingkan pesaingnya, Riezky Aprilia, untuk lolos menjadi anggota DPR RI. Hasto diduga memainkan peran sentral dalam mendukung langkah-langkah ilegal tersebut.

Pengamat politik, Khoirul Umam, menilai, penetapan Hasto sebagai tersangka memiliki dimensi politik yang tak bisa diabaikan.

Menurutnya, Hasto bukan sekadar Sekjen PDIP, melainkan salah satu figur paling berpengaruh yang memiliki kedekatan kuat dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Pak Hasto adalah sosok strategis dalam struktur PDIP. Keputusan-keputusan penting partai tidak lepas dari pengaruhnya. Jadi, jika ada elemen tertentu yang ingin melemahkan posisi Hasto, penetapan tersangka ini bisa menjadi cara efektif,” ujar Umam dalam sebuah diskusi televisi, Kamis (26/12/2024).

Umam juga menyoroti waktu penetapan ini yang dianggap menarik. Kasus Harun Masiku telah bergulir sejak 2019, tetapi baru menunjukkan perkembangan setelah pergantian kepemimpinan di KPK.

“Jika tidak ada bukti baru yang signifikan, tetapi tiba-tiba ada penetapan setelah pergantian pimpinan KPK, maka perlu dicermati. Apakah ini murni penegakan hukum atau ada dinamika lain yang memengaruhinya,” tambahnya.

Penetapan Hasto sebagai tersangka turut memunculkan spekulasi menjelang Kongres VI PDIP.

Umam menyebut, upaya melemahkan figur strategis seperti Hasto bisa berimbas pada dinamika internal partai, terutama dalam mempersiapkan agenda politik ke depan.

“Kongres partai sering menjadi ajang konsolidasi kekuatan. Jika ada upaya melemahkan Hasto, itu bisa berdampak pada stabilitas internal PDIP. Apalagi, Hasto dikenal memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah partai,” jelasnya.

DPP PDIP menyatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, menyebut partainya akan terus bersikap kooperatif dan menegaskan bahwa langkah hukum tengah disiapkan untuk mendukung Hasto.

“Kami fokus pada persiapan langkah hukum untuk mendampingi Sekjen kami. PDIP tetap menghormati proses hukum, tetapi kami juga mempertanyakan kebocoran dokumen KPK kepada media, yang seharusnya bersifat rahasia,” kata Ronny.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka berdasarkan bukti baru yang ditemukan setelah penyelidikan lebih lanjut.

“Proses ini telah melalui gelar perkara dengan bukti yang cukup. Penetapan ini murni penegakan hukum, tanpa ada intervensi,” tegas Setyo.

KPK menyatakan akan melanjutkan penyidikan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain yang terlibat dalam skandal suap ini.

Kasus Hasto Kristiyanto tidak hanya menjadi ujian bagi KPK dalam menjaga integritas proses hukum, tetapi juga bagi PDIP dalam menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.

Dengan berbagai spekulasi yang mengemuka, publik menunggu kelanjutan kasus ini, apakah akan menjadi momen penting dalam pemberantasan korupsi atau justru membuka babak baru dinamika politik di Indonesia.