Presiden Prabowo Ambil Alih Polemik Empat Pulau Aceh-Sumut, DPR: Komitmen Politik yang Kuat

AKURAT.CO Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan turun langsung menangani polemik batas wilayah empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk DPR RI.

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menilai, keputusan itu menunjukkan komitmen politik Presiden dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan kredibel.

"Sebagai anggota DPR RI, saya mengapresiasi langkah Presiden. Ini menunjukkan kemauan politik yang tinggi dan membuat proses penyelesaian lebih efektif serta hasilnya bisa diterima semua pihak," ujar Irawan dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).

Sebagai anggota komisi yang membidangi urusan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, Irawan menegaskan, langkah Presiden tidak bisa dimaknai sebagai pengambilalihan wewenang Menteri Dalam Negeri (Mendagri), melainkan bentuk kehadiran langsung kepala negara atas isu yang menyentuh sensitivitas daerah.

"Ini bukan bentuk intervensi, tetapi menunjukkan bahwa Presiden ingin memastikan penyelesaian tuntas dan berkeadilan," katanya.

Baca Juga: Gelar Courtesy Call, Prabowo dan Tharman Bahas Fase Baru Hubungan Indonesia–Singapura

Sengketa status Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang mencuat usai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 300.2.2-2138/2025 yang menetapkan pemutakhiran data wilayah administrasi, termasuk empat pulau yang selama ini diklaim milik Aceh, namun kini secara administratif masuk Sumatera Utara.

Mendagri Tito Karnavian, menyatakan, keputusan itu didasarkan pada kajian teknis menyeluruh, termasuk koordinasi lintas instansi dan letak geografis.

Penetapan status administratif juga disebut berkaitan dengan keperluan registrasi nama pulau ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Tito menyampaikan, pihaknya terbuka apabila Pemerintah Provinsi Aceh ingin menempuh langkah hukum untuk menguji keputusan tersebut.

Meski demikian, Irawan tetap meyakini Mendagri memiliki kapasitas menyelesaikan polemik ini secara profesional.

"Saya percaya kemampuan dan pengalaman Pak Tito bisa menyelesaikannya. Tapi keputusan Presiden turun tangan akan menambah legitimasi politik dan mempercepat solusi," tambahnya.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut, keputusan Presiden Prabowo untuk mengambil alih persoalan empat pulau tersebut merupakan hasil komunikasi langsung antara DPR dan Presiden.

Baca Juga: Empati secara Kognitif Diperoleh Melalui Apa? Ini Kunci Jawaban Modul 2 Topik 2 PPG 2025 Terbaru

"Presiden akan menangani langsung polemik batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara," ujar Dasco.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga menyampaikan, keputusan resmi dari Presiden mengenai status keempat pulau itu akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Presiden menargetkan keputusan final diambil dalam sepekan ke depan," tegasnya.