Petahana Tidak Aman, Buku Dody Wijaya Bongkar Rahasia Kursi Panas DPRD Jakarta

AKURAT.CO Siapa sangka, kursi empuk di Kebon Sirih alias Gedug DPRD Jakarta ternyata tidak selalu aman bagi legislator petahana.

Fakta itu terungkap dalam buku karya Anggota KPUD Provinsi Jakarta, Dody Wijaya, berjudul "Dinamika Kursi Kebon Sirih: Mengapa Petahana Bisa Menang, Bisa Juga Tumbang".

Dalam tulisannya, Dody menelusuri perjalanan tiga pemilu legislatif di Jakarta periode 2014-2024 dan mengungkap bahwa status petahana bukan jaminan kemenangan.

Baca Juga: Ragunan Buka Sampai Malam, Pramono Anung Janjikan Wisata Murah Meriah di Tengah Jakarta

"Demokrasi Jakarta menunjukkan wajahnya yang unik: keras, kompetitif tapi tetap sehat. Petahana bisa bertahan karena kerja nyata tetapi bisa juga tumbang jika kehilangan koneksi elektoral dengan rakyat," jelasnya, saat berbincang dengan Akurat.co, di sela peluncuran buku di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, dalam pengantar buku tersebut mengingatkan bahwa kursi dewan bukanlah hak istimewa, melainkan amanat rakyat yang harus dijaga dengan kerja dan integritas.

Sambutan hangat datang dari banyak penghuni Kebon Sirih, salah satunya Basri Baco. Dia menilai karya Dody memberi angin segar di tengah hiruk pikuk politik Kota Jakarta.

Baca Juga: Jakarta Kian Amblas, Muhammadiyah Dukung Transformasi PAM Jaya demi Selamatkan Kota

"Buku ini membuka mata kita semua bahwa politik Jakarta bukan hanya soal partai dan petahana tapi tentang rakyat yang menilai siapa yang benar-benar bekerja," ujar Baco.

Buku karya Dody Wijaya memadukan analisis ilmiah dengan pengalaman lapangan penyelenggara pemilu.

Selain juga menyoroti faktor khas politik Indonesia seperti klientelisme, politik uang dan kompetisi intrapartai yang semuanya berpadu membentuk dinamika keras namun sehat dari demokrasi Jakarta.

Baca Juga: PIK Tourism Board: Dari Pantai Jakarta Menuju Panggung Dunia

Peluncuran buku itu menandai langkah reflektif menuju Pemilu 2029, sekaligus pengingat bahwa di Jakarta, kekuasaan bukan diwariskan, melainkan dipertanggungjawabkan.