DEMA PTKIN Desak Pemerintah Evaluasi Kebijakan yang Belum Berpihak pada Rakyat

AKURAT.CO Ribuan mahasiswa dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (DEMA PTKIN) se-Indonesia menggelar Aksi Nasional bertajuk #EvaluasiTotalAstaDerita, bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Aksi utama terpusat di depan Istana Negara, Jakarta, dan digelar serentak di seluruh provinsi dari Aceh hingga Papua. Gerakan ini menjadi bentuk evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak pada kepentingan rakyat.

Koordinator Pusat DEMA PTKIN se-Indonesia, M. Syahrus Sobirin, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai kekuatan kontrol sosial bangsa.

Baca Juga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Prasasti Nilai 'Cukup Baik', tapi Masih Banyak PR di Lapangan

"Banyak kebijakan selama satu tahun ini justru memberatkan masyarakat. Kami hadir untuk menagih janji dan arah kebijakan yang seharusnya berpihak pada rakyat," kata Sobirin, Senin (20/10/2025). 

Dia menambahkan, evaluasi total bukan bentuk perlawanan tanpa dasar, melainkan pengingat agar kekuasaan dijalankan dengan nalar yang sehat dan keberpihakan yang jelas.

"Kami bukan anti pemerintah, tapi kami akan terus bersuara bila kebijakan yang lahir bertentangan dengan prinsip keadilan sosial," tegasnya.

Rangkaian aksi di Jakarta diwarnai teater jalanan, orasi kemarahan, tabur bunga, penyalaan seribu lilin sebagai simbol matinya akal sehat pemerintahan, hingga pembakaran simbolik terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat.

Aksi serupa juga digelar secara serentak di 34 provinsi yang terdapat kampus PTKIN, membawa semangat #SatuPadu sebagai gerakan moral mahasiswa untuk menjaga arah bangsa agar tetap sesuai dengan cita-cita reformasi dan konstitusi.

Baca Juga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Fondasi Ekonomi Kuat Menuju Indonesia Emas 2045

Tuntutan Aksi DEMA PTKIN:

1. Evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai gagal menyentuh akar kebutuhan rakyat.
2. ⁠Pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, baik formal maupun nonformal.
3. ⁠Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik melalui upah layak, tunjangan profesi, serta pengembalian anggaran pendidikan yang terserap MBG.
4. ⁠Pertanggungjawaban Prabowo–Gibran atas dugaan pelanggaran HAM yang memakan korban sejak 20 Oktober 2024.
5. ⁠Hentikan bisnis militer dan keterlibatan aparat dalam ruang publik, serta tegakkan supremasi sipil.
6. ⁠Bebaskan mahasiswa yang ditangkap karena menyuarakan pendapat.
7. ⁠Hentikan kekerasan, intimidasi, dan pembungkaman terhadap rakyat yang memperjuangkan demokrasi.
8. ⁠Tolak ekspansi tambang yang merusak tanah adat, lingkungan, dan ekosistem rakyat.
9. ⁠Evaluasi total Kabinet 'Gemuk' Merah Putih yang dinilai tidak efisien dan sarat kepentingan politik.