PDIP ke Partai Koalisi Pemerintah: Jangan Cari Kambing Hitam, Fokus Kerja atau Keluar Saja!

AKURAT.CO Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, melontarkan kritik keras terhadap sejumlah partai politik koalisi pemerintah yang belakangan mempertanyakan posisi politik PDIP.
Menurut Deddy, sikap sejumlah partai yang menyoroti posisi PDIP justru menunjukkan adanya kegelisahan di internal koalisi pemerintahan.
Ia menegaskan, PDIP sejak awal telah mengambil sikap politik yang jelas, yakni berada di luar kabinet namun tetap menjalankan fungsi pengawasan melalui mekanisme konstitusional di DPR.
"PDIP sudah sangat jelas posisinya. Kami berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi kontrol melalui parlemen. Tidak ada yang ambigu dalam sikap itu," kata Deddy dalam keterangan tertulis, Minggu (21/6/2026).
Deddy menilai kritik yang diarahkan kepada PDIP tidak relevan.
Menurutnya, sistem politik Indonesia tidak mengenal oposisi formal, sehingga setiap partai memiliki hak menentukan posisi politiknya, baik berada di dalam maupun di luar pemerintahan.
Ia bahkan mempertanyakan alasan sejumlah partai koalisi terus menyoroti sikap PDIP.
"Yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka begitu sibuk mengurusi posisi PDIP? Apakah karena kurang percaya diri atau ada persoalan di internal koalisi yang kemudian mencari kambing hitam?" ujarnya.
Deddy juga menyarankan partai-partai yang merasa tidak nyaman dengan dinamika politik saat ini untuk mengambil sikap tegas, termasuk keluar dari pemerintahan jika memang diperlukan.
"Kalau ada yang tidak nyaman, silakan keluar dari pemerintahan. Jangan kemudian membuat isu yang tidak perlu dan menyeret-nyeret PDIP," tegasnya.
Lebih lanjut, Deddy mengingatkan bahwa fungsi DPR tidak hanya mendukung kebijakan pemerintah, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap jalannya kekuasaan.
Menurutnya, demokrasi membutuhkan mekanisme checks and balances agar pemerintahan tetap berjalan sesuai koridor konstitusi.
Baca Juga: Ancaman Narkoba Berkedok Vape Menguat, Pemerintah Perketat Pengawasan
"Kalau seluruh fraksi hanya menyetujui semua kebijakan pemerintah tanpa kritik dan pengawasan, lalu apa fungsi DPR? Pengawasan adalah bagian dari amanat konstitusi," katanya.
Deddy juga meminta partai-partai koalisi untuk lebih fokus membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, mulai dari ekonomi, ketenagakerjaan, pangan, hingga kesejahteraan sosial.
"Rakyat menunggu kerja nyata. Masalah bangsa masih banyak yang harus diselesaikan. Jangan habiskan energi untuk polemik politik yang tidak produktif," ujarnya.
Ia menegaskan PDIP akan tetap konsisten menjalankan peran sebagai penyeimbang yang konstruktif dengan memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dinilai baik sekaligus menyampaikan kritik terhadap hal-hal yang dianggap perlu diperbaiki.
"PDIP ingin pemerintahan berhasil. Karena itu kami akan terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat," kata Deddy.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Prabowo dan Jokowi Kompak di Peringatan HUT RI, Gerindra: Hal yang Wajar
- 10Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk








