Jokowi Minta PSI Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, AHY: Fokus Kita Adalah Ekonomi

AKURAT.CO Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menanggapi arahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI), untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dua periode.
Dia menegaskan, fokus utama Demokrat saat ini adalah mendukung agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga, seluruh program dan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Pertama, saya rasa kita fokus dulu ya di urusan dalam negeri. Fokus kita adalah ekonomi. Kita ingin memastikan pertumbuhan bisa dijaga. Kemudian daya beli masyarakat juga bisa terjaga, lapangan pekerjaan bisa terbuka dengan baik, kemiskinan bisa diturunkan, ketimpangan bisa ditekan. Fokus Demokrat di sana," kata AHY kepada wartawan, usai rapat bersama Badan Anggaran DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Baca Juga: Ditanya Soal Jabatan di PSI, Jokowi: Saya Sebagai Motivator
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu menjelaskan, paradigma pembangunan yang diusung Demokrat adalah pembangunan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
"Dan itu juga mengapa saya kawinkan dengan spirit atau paradigma pembangunan infrastruktur yang langsung berdampak. Jadi tidak terlalu lama menunggu dampak dari setiap pembangunan infrastruktur. Mengapa jalan daerah harus dibangun dengan baik, irigasi harus juga diperkuat, dan lain sebagainya," ujarnya.
Dia menegaskan, posisi Demokrat sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo akan terus memastikan berbagai kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat.
"Dengan demikian, saya nitip pesan juga tentunya di sini ada ketua fraksi Partai Demokrat di DPR RI dan teman-teman yang saat ini ada di parlemen, mari jaga terus spirit yang positif. Demokrat hari ini bersama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tentu kami ingin terus mengawal, memastikan agar program-program dan kebijakan-kebijakan itu benar-benar untuk rakyat," katanya.
Menurutnya, pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan prinsip keadilan sosial serta memperhatikan berbagai tantangan lain yang dihadapi bangsa.
"Ekonomi tumbuh tapi berkeadilan, dan agenda-agenda besar lainnya. Misalnya kita menghadapi permasalahan-permasalahan tidak hanya ekonomi, tapi juga isu lingkungan dan lain sebagainya," lanjut AHY.
Baca Juga: Kapolri Jelaskan Alasan Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditahan dalam Kasus Ijazah Jokowi
Selain itu, Demokrat juga akan terus memberikan berbagai masukan kepada pemerintah yang bersumber dari aspirasi masyarakat.
Sebelumnya, Ketua DPP PSI, Bestari Barus, mengungkap Jokowi meminta partainya hingga simpatisan PSI mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut dia, Jokowi juga meminta PSI mengawal Prabowo-Gibran dua periode.
"Kepada kami beliau menyampaikan kok bahwa kita itu diminta untuk mengawal Pak Prabowo-Gibran ini, bahkan ya, bahkan, bahkan sampai dua periode. Jadi nggak ada itu fitnahan, fitnahan tentang bakal ada dua matahari. Matahari gimana bisa dua? ada-ada aja," kata Bestari kepada wartawan, Jumat (18/6/2026).
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 6Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 7Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 8BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









