Rangkul AS dan China, Indonesia Perlu Terapkan ‘Active Neutrality’

AKURAT.CO Direktur Geopolitik Great Institute, Teguh Santosa, menilai, Indonesia perlu menerapkan strategi active neutrality atau netralitas aktif di tengah dinamika persaingan geopolitik global, khususnya antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Pandangan tersebut disampaikan Teguh menyusul pelaksanaan Forum Strategis 2+2 RI-Tiongkok yang mempertemukan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono dan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan Menlu China Wang Yi dan Menhan China Dong Jun.

Pertemuan tersebut berlangsung tak lama setelah Wakil Menteri Perang AS Elbridge Colby bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Jakarta pada 12 Agustus 2026.

Menurut Teguh, rangkaian pertemuan diplomatik tersebut menunjukkan keterlibatan aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan sekaligus memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai negara.

Teguh menilai narasi mengenai persaingan AS dan Tiongkok yang berpotensi berkembang menjadi perang terbuka terlalu dibesar-besarkan.

"Saya kira kisah tentang atau narasi tentang kompetisi antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang itu bisa mengarah menjadi perang terbuka itu menurut saya terlalu dibesar-besarkan," kata Teguh saat dihubungi Akurat.co, Jumat (21/8/2026).

Menurutnya, perkembangan dunia internasional saat ini memberikan ruang bagi negara-negara untuk mengambil pilihan diplomasi yang lebih fleksibel.

Karena itu, Indonesia tidak harus terjebak dalam pilihan untuk berpihak kepada salah satu kekuatan besar.

"Sekarang ada banyak pendekatan, ada banyak opsi pendekatan. Enggak kayak dulu, dunia sudah berubah, enggak kayak dulu," ujarnya.

Teguh mengatakan pendekatan pragmatic non-alignment dapat menjadi pilihan bagi negara untuk memperjuangkan kepentingan nasional tanpa harus masuk ke dalam blok kekuatan tertentu.

Baca Juga: RI Rangkul AS dan China, Strategi Diplomasi Ambil Manfaat Maksimal Tanpa Terjebak Aliansi