UKT Terus Naik, DPR: Aneh, Padahal Anggaran Pendidikan dari APBN Besar

AKURAT.CO Tingginya biaya pendidikan di tanah air (Indonesia) kian dikeluhkan banyak kalangan. Melihat hal tersebut Komisi X DPR dikabarkan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Pendidikan untuk memastikan biaya pendidikan di Indonesia terjangkau masyarakat.

Dimana hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda. Menurutnya, kenaikan UKT saat ini menjadi salah satu perhatian masyarakat saat ini, para wali murid merasa keberatan akan adanya berbagai biaya sekolah negeri dengan bungkus uang komite.

"Akhir-akhir ini mahasiswa maupun orang tua mahasiswa mengeluhkan tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai kampus negeri. Berbagai biaya sekolah negeri naik dengan bungkus uang komite, uang kegiatan, hingga sumbangan tanpa ikatan. Kami ingin mengetahui pengelolaan biaya pendidikan oleh pemerintah sehingga memutuskan membentuk panitia kerja (Panja)," ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, di Jakarta, Jumat (17/5/2024).

Baca Juga: Redam Kenaikan UKT, Permendikbud Nomor 2/2024 Perlu Ditinjau Ulang

Lebih lanjut, Huda menjelaskan bahwa Indonesia telah menerapkan mandatory spending sebesar 20% dari APBN untuk anggaran pendidikan. Dicontohkan, tahun 2024 saja sebesar Rp665 triliun dari APBN dialokasikan untuk membiayai pendidikan.

"Maka agak aneh ketika komponen biaya pendidikan dari peserta didik kian hari meroket, padahal alokasi anggaran pendidikan dari APBN juga relatif cukup besar," jelasnya.

Dirinya menilai bahwa pandangan yang menegaskan bahwa Pemerintah lepas tangan dalam urusan pendidikan tinggi kian menguat. Meskipun, pendidikan tinggi bersifat tersier, namun saat ini urgent dibutuhkan, mengingat Indonesia mempunyai target mewujudkan Indonesia Emas di 2045.

"Mayoritas mahasiswa saat berdialog dengan kami punya pandangan jika pemerintah lepas tangan untuk layanan pendidikan tinggi. Kami tidak ingin pandangan tersebut menjadi persepsi umum publik, karena memang anggaran pendidikan kita dari APBN sebenarnya relatif besar," kata Huda.

Dalam Panja Biaya Pendidikan, Huda mengatakan Komisi X akan memanggil stakeholder pengelola anggaran pendidikan seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemendikbud Ristek, Bappenas, hingga pemerintah daerah.

Dengan harapan, dari pertemuan tersebut diketahui faktor-faktor yang membuat biaya pendidikan di Indonesia kian hari kian mahal.

"Anggaran pendidikan kita tahun ini saja sekitar Rp665 triliun. Anggaran ini kemudian didistribusikan ke kementerian/lembaga termasuk ke pemerintah daerah. Maka disini penting untuk diketahui apakah semua lembaga yang mengelola anggaran pendidikan ini telah sesuai kebutuhan di lapangan atau memang ada perlu perbaikan. Baik terkait pola distribusi, pola pengelolaan, hingga penentuan sasaran," bebernya.

Karena itu, lanjutnya, panja Biaya Pendidikan merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan anggaran pendidikan oleh pemerintah. Menurutnya, Panja Biaya Pendidikan akan menghasilkan rekomendasi pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih efektif dan efisien.

"Kami berharap hasil atau rekomendasi dari Panja Biaya Pendidikan ini menjadi asumsi dasar pengelolaan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2025. Dengan demikian tahun depan kita sudah bisa punya skema pengelolaan biaya pendidikan yang bisa memastikan layanan pendidikan murah dan berkualitas," ujarnya.