Banjir Pakaian Impor Ilegal, Asosiasi Produsen Benang Minta Menko Airlangga dan Menkeu Tanggung Jawab

AKURAT.CO Satgas Impor Ilegal berhasil menggagalkan impor ilegal dengan nilai mencapai Rp40 miliar, yang meliputi produk elektronik dan pakaian jadi. Penertiban ini dianggap sebagai langkah awal untuk menanggulangi peredaran produk impor ilegal di pasar.

Namun, langkah ini dinilai belum memadai tanpa adanya sinergi antara kementerian dan lembaga terkait untuk mengungkap kasus di balik maraknya impor ilegal ke Indonesia.

Menurut Sekretaris Eksekutif Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Farhan Aqil Syauqi, Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan harus bertanggung jawab atas masuknya produk impor ilegal ini.

"Kita masih ingat Pak Airlangga dan Bu Sri Mulyani lah yang mengeluarkan 26 ribu kontainer ke pasar domestik. Kita pun sampai saat ini tidak mengetahui apa isi dari kontainer tersebut, karena data tersebut tidak pernah disampaikan ke publik," ungkap Farhan dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Menurut Farhan, informasi mengenai isi kontainer tersebut tidak pernah diungkap secara jelas. Ia juga menegaskan bahwa Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perindustrian tidak mengetahui isi kontainer yang dikeluarkan.

"Hal ini juga dikonfirmasi dari keterangan Menteri Perdagangan bahwa pada saat menghasilkan Permendag No 8, Pak Zulhas tidak ikut sama sekali. Menteri Perindustrian juga infonya tidak mengetahui juga isi dari kontainer tersebut apa saja," lanjutnya.

Penandatanganan Permendag No 8/2024 dilakukan oleh Zulkifli Hasan dalam pertemuan ke-30 Menteri Perdagangan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Peru. Pada saat itu, Airlangga Hartarto menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menjabat sebagai Menteri Perdagangan Ad Interim.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bara Krishna, mengungkapkan bahwa Zulkifli Hasan dihubungi oleh Menko Perekonomian pada pukul 2 pagi waktu Peru untuk meminta pengeluaran 26 ribu kontainer di Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Farhan juga mengungkapkan bahwa kondisi industri tekstil kini berada dalam keadaan kritis akibat masuknya 26 ribu kontainer tersebut. Ribuan pekerja terkena PHK dan banyak pabrik yang terpaksa ditutup.

"Pak Airlangga dan Bu Sri Mulyani harus bertanggung jawab atas ribuan buruh yang di-PHK hingga saat ini. Diskusi-diskusi kami dengan Pemerintah terkait produk impor murah ini sudah bertahun-tahun," ujar Farhan.

Ia menambahkan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 merupakan puncak dari masalah ini yang memicu legalisasi impor ilegal di Indonesia. Farhan juga menegaskan perlunya transparansi data dalam penanganan impor ilegal. "Kuncinya adalah transparansi data. Semua kementerian & lembaga harus berani ungkap siapa yang bermain di impor ilegal ini," katanya.

Ia juga menyerukan agar impor borongan dihentikan untuk mencegah masuknya produk ilegal melalui jalur tersebut. Farhan berharap Presiden Joko Widodo dapat mengevaluasi kinerja Satgas Impor Ilegal dalam waktu 1-3 bulan ke depan.

"Pak Jokowi juga harus mengevaluasi kinerja satgas ini. Karena impor ilegal ini pastinya merugikan negara dari segi pendapatan. Satgas ini juga perlu dilanjutkan di masa periode Presiden Terpilih selanjutnya," tandas Farhan.