Menko Zulhas Tegaskan Bahwa Pemerintah Mulai Kurangi Impor Pangan Secara Bertahap

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 pemerintah Indonesia akan mulai mengurangi ketergantungan impor pangan secara berkala sebagai bagian dari upaya menuju swasembada pangan nasional.

Hal ini menjadi bagian dari program prioritas pemerintah yang menargetkan pencapaian swasembada pangan pada 2027, lebih cepat dari target awal yang ditetapkan pada 2029. Menurut Zulkifli, untuk mewujudkan hal ini, seluruh pihak harus bekerja keras dan berkomitmen.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli saat memimpin rapat koordinasi pangan yang digelar di Bandarlampung. Ia menegaskan bahwa langkah mengurangi impor pangan ini bukan hanya soal menekan biaya, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri serta kesejahteraan petani Indonesia.

Salah satu langkah pertama yang diambil adalah dengan menghentikan impor beras pada tahun 2025.

“Pada 2025, kami memutuskan untuk tidak lagi mengimpor beras. Tujuan utamanya agar petani kita bisa lebih fokus menanam padi dan memaksimalkan produksi dalam negeri. Dengan begitu, harga beras di pasar juga bisa lebih stabil dan menguntungkan petani,” ujar Zulkifli dalam keterangannya, Sabtu (28/12/2024).

Baca Juga: Pembenahan Alur Distribusi Pupuk dan Asa Swasembada Pangan di 2025 

Selain beras, pemerintah juga berencana untuk menghentikan impor beberapa komoditas pangan lainnya. Garam, yang selama ini sebagian besar dipasok dari luar negeri, akan diproduksi lebih banyak oleh petani garam dalam negeri. 

Zulkifli juga menegaskan bahwa impor jagung untuk pakan ternak dan impor gula akan dihentikan. Keputusan ini diambil karena produksi dalam negeri dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri.

Indonesia selama ini bergantung pada impor pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan data pemerintah, setiap tahunnya Indonesia mengimpor hingga 30 juta ton pangan, termasuk gandum, gula, beras, buah-buahan, dan kopi.

Zulkifli Hasan menilai bahwa ketergantungan tersebut harus segera dikurangi, agar Indonesia tidak terus menerus bergantung pada negara lain untuk kebutuhan pangan.

“Sebelum ini, kita terlalu bergantung pada impor pangan. Mulai tahun 2025, kita harus mulai mengoptimalkan produksi pangan di dalam negeri. Jika terus bergantung pada impor, kita akan kesulitan menghadapi gejolak global, yang bisa mengganggu stabilitas pasokan pangan,” kata Zulkifli.

Menanggapi hal ini, pemerintah melalui program prioritas Presiden, mengarahkan sektor pertanian untuk lebih produktif. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memberikan dukungan penuh terhadap petani lokal untuk meningkatkan hasil pertanian.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian juga menjadi perhatian utama agar distribusi pangan dapat berjalan lancar.

Zulkifli menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mewujudkan swasembada pangan. Program swasembada pangan ini bukanlah tugas yang bisa dikerjakan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kerjasama yang solid dari berbagai sektor. Dalam hal ini, peran petani, pelaku usaha, serta masyarakat sangat krusial dalam mendorong keberhasilan program tersebut.

“Semua harus satu tim, kompak, dan kolaboratif. Saatnya kita bangun swasembada pangan nasional, serta meninggalkan ketergantungan pada impor pangan. Semua pihak harus bekerja bersama untuk meningkatkan produksi pangan di dalam negeri,” tegas Zulkifli.

Selain itu, Zulkifli juga mengingatkan bahwa swasembada pangan bukan hanya soal ketersediaan pangan itu sendiri, tetapi juga mencakup aspek lain seperti ketahanan air, energi, dan hilirisasi industri. Ia menyebutkan bahwa pemerintah akan terus berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung sektor pertanian dan pangan, dengan menekankan pada keberlanjutan dan kesejahteraan petani.

Sektor pertanian Indonesia, meskipun memiliki potensi besar, dalam beberapa tahun terakhir mengalami banyak tantangan. Beberapa masalah, seperti ketergantungan pada impor dan rendahnya produktivitas, menjadi hambatan bagi pengembangan sektor ini. Namun, dengan adanya program swasembada pangan, Zulkifli optimis sektor pertanian dapat berkembang pesat.

“Selama ini sektor pertanian kita cukup tertinggal karena beberapa faktor, namun sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengoptimalkan potensi pertanian kita. Dengan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, serta semangat kolaborasi, kita yakin swasembada pangan dapat tercapai lebih cepat,” kata Zulkifli.

Pemerintah berencana untuk memberikan berbagai insentif kepada petani agar mereka bisa meningkatkan hasil produksi. Beberapa program yang dirancang antara lain peningkatan akses terhadap teknologi pertanian, penyediaan pupuk yang lebih terjangkau, serta perbaikan sistem irigasi yang mendukung keberlanjutan pertanian.

Teknologi dipandang sebagai kunci untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Zulkifli mengatakan bahwa untuk mencapai swasembada pangan, teknologi pertanian yang efisien harus diterapkan secara luas di seluruh Indonesia. Pemerintah berencana untuk mendorong adopsi teknologi pertanian, baik itu dalam bentuk sistem pertanian modern maupun penggunaan alat-alat canggih yang dapat meningkatkan hasil panen.

“Teknologi harus menjadi bagian penting dalam sektor pertanian kita. Dengan teknologi, kita dapat meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian, yang akhirnya bisa menekan biaya dan meningkatkan daya saing produk pangan Indonesia,” tambahnya.