Bahlil Blak-Blakan soal LPG 3 Kg: Negara Rugi hingga Rp26 Triliun Akibat Distribusi Tak Terkontrol

AKURAT.CO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara terkait polemik distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg yang belakangan ramai diperbincangkan.

Ia menegaskan, pemerintah harus mengambil langkah tegas agar subsidi LPG tidak bocor dan benar-benar tepat sasaran.

Bahlil mengungkapkan, subsidi energi di Indonesia mencakup tiga sektor utama, yakni BBM, listrik, dan gas LPG.

Khusus untuk gas LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp87 triliun per tahun.

Namun, distribusi yang tidak terkendali berpotensi menyebabkan kerugian hingga Rp26 triliun akibat permainan harga di tingkat pengecer.

"Presiden Prabowo telah menegaskan kepada seluruh jajaran kabinet bahwa setiap rupiah dari uang negara harus sampai ke rakyat dan digunakan dengan tepat," ujar Bahlil, Sabtu (8/2/2025).

Baca Juga: Nonton Film A Business Proposal Sub Indo LK21 Indofilm Rebahin21 Dutafilm Termasuk Ilegal? Cek 7 Link Gratis Ini Aman Diakses!

Sejak awal menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil menerima laporan dari aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap adanya kerentanan dalam distribusi subsidi LPG.

Ia menjelaskan bahwa negara memberikan subsidi sebesar Rp36.000 per tabung, sehingga harga gas melon di tingkat awal hanya Rp12.000 per tabung. Berikut alur distribusi LPG bersubsidi:

- Pertamina menjual ke agen seharga Rp12.750
- Agen mendistribusikan ke pangkalan dengan harga maksimal Rp15.000 
- Pangkalan menjual ke masyarakat dengan harga Rp18.000 hingga Rp19.000

Namun, celah kebocoran terjadi di tingkat pengecer, di mana tidak ada sistem atau aplikasi yang dapat mengontrol harga. Akibatnya, harga jual di lapangan bisa melonjak drastis hingga Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung.

"Dari pangkalan ke pengecer inilah titik lemahnya. Tidak ada sistem yang bisa memantau, sehingga banyak permainan harga. Jika kita asumsikan kebocoran mencapai 25-30 persen dari total subsidi Rp87 triliun, maka kerugian negara bisa mencapai Rp25 hingga Rp26 triliun. Ini sangat besar!" tegas Bahlil.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah sedang merancang aturan baru yang akan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Keuangan Hari Ini, 8 Februari 2025: Scorpio, Aries, Pisces, dan Aquarius

Dengan kebijakan ini, seluruh 375 ribu pengecer LPG 3 kg di Indonesia akan dinaikkan statusnya agar harga jual lebih terkendali dan subsidi LPG benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak.

"Kami ingin memastikan subsidi LPG benar-benar sampai ke rakyat dengan harga yang sesuai. Tidak boleh ada lagi permainan harga oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan dari subsidi negara," pungkasnya.

Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat membeli LPG bersubsidi dengan harga yang wajar, sementara pemerintah dapat meminimalisir kebocoran anggaran yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.