AKURAT.CO Pemerintah Indonesia terus mendorong upaya hilirisasi batu bara sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai tambah komoditas tambang nasional.
Salah satu program yang digagas adalah konversi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi liquefied petroleum gas (LPG) impor. Namun, program ini menuai beragam respons, termasuk dari kalangan akademisi dan anggota legislatif.
Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Mulyanto mengusulkan Pemerintah mencari alternatif lain untuk hilirisasi batu bara.
Menurutnya, Pemerintah jangan terpaku pada program dimethyl ether (DME) dengan cara gasifikasi batu bara guna meningkatkan nilai tambah hasil tambang tersebut.
Bila secara hitungan ekonomis gasifikasi batu bara lebih mahal daripada impor LPG sebaiknya Pemerintah memilih cara lain agar keuangan negara tetap aman.
"Kalau memang hitung-hitungan bisnisnya tidak masuk, sebaiknya program ini tidak dipaksakan. Ujung-ujungnya nanti perlu dana subsidi untuk produksi DME dari APBN. Ini kan seperti nutup kantong kiri dan buka kantong kanan," terang Mulyanto dalam keterangan tertulis, Minggu (20/4/2025).
Baca Juga: Rincian Harga Mineral dan Batu Bara Periode Pertama April 2025
Anggota Komisi Energi DPR RI 2019-2024 itu sepakat bahwa ide memproduksi DME secara domestik dari gasifikasi batubara ini sangat bagus. Karena selain dapat menjaga permintaan batubara dalam negeri saat program pensiun dini PLTU dijalankan, program ini juga dapat mengurangi impor LPG sekaligus mengurangi subsidi untuk penggunaan gas LPG tiga kilogram.
Namun tentu saja kalau secara teknologi dan ekonomi hitung-hitungannya masuk.
Sebagai informasi dalam kegiatan media gathering, Kamis (17/4/2025) disampaikan, bahwa MIND ID tengah menghitung dampak proyek DME untuk substitusi LPG. Namun, hasilnya DME jauh lebih mahal dibandingkan dengan impor LPG. Artinya, nilai keekonomian dari DME tidak tercapai dibandingkan dengan impor LPG.
Berita terakhir menyebutkan bahwa pemilik teknologi DME yakni perusahaan AS, Air Product, malah mengundurkan diri dari konsorsium DME ini.
Sementara pada kesempatan lain diberitakan sebenarnya PT. Bukit Asam (PTBA) sudah ada program alternatif pemanfaatan batu bara. PTBA telah bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pengembangan artificial graphite dan anode sheet untuk bahan baku baterai ion litium (Li-ion) tersebut.
Baca Juga: DPR Dukung Hilirisasi Batu Bara Menjadi Graphite untuk Industri Strategis
PTBA sendiri tengah menyiapkan anggaran internal sekitar Rp300 miliar untuk mengembangkan pilot project hilirisasi batu bara menjadi grafit sintetis. Mulyanto meminta Pemerintah tidak mengintervensi BUMN secara politis terlalu jauh, agar entitas ekonomi ini dapat tetap tumbuh dengan sehat.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









