Rosan Ungkap Alasan Pemerintah Terima Huayou Gantikan LG dalam Proyek Baterai EV

Rosan menuturkan, pemerintah melihat minat yang tinggi serta kemampuan Huayou yang sejatinya juga sudah lama berinvestasi pada bidang yang sama di Indonesia, yaitu industri pengolahan nikel. 

 

Sehingga pemerintah menilai, Huayou sudah paham arah hilirisasi industri di Indonesia dan memiliki sumber daya yang mumpuni untuk masuk dalam proyek yang tergabung dalam skema “Indonesia Grand Package” senilai USD9,8 miliar tersebut. 

 

"Huayou ini juga sudah investasi di indonesia sebelumnya di bidang yang sama juga. Maka kalau ditanya kenapa Huayou? Karena mereka sudah investasi sebelumnya dan sudah jauh lebih besar, sudah ada di. Mereka paham, mengerti dan sudah ada resources untuk kembangkan ini ke depannya maka Huayou masuk gantikan LG," tuturnya saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

 

 

Rosan menambahkan, pemerintah juga sudah bertemu dengan Huayou yang memang telah menyatakan minatnya untuk menggantikan LG sejak akhir 2024 lalu.

 

"Kita sudah bertemu dengan Huayou nya, saya juga sudah bertemu, sangat positif karena mereka sejak tahun 2024 ini sudah menyatakan minatnya untuk menjadi konsorsium dari LG ini, jadi  sebelumnya dalam konsorsium LG Itu memang sudah ada Huayou-nya, sudah ada, jadi mereka menjadi leading konsorsium, itu saja," pungkas Rosan. 

 

Seperti diberitakan sebelumnya, Rosan mengungkapkan bahwa pemerintah yang meminta agar LG keluar dari proyek Titan ini. 

 

Adapun alasannya lantaran pemerintah menilai LG terlalu lama dalam proses negosiasi dibandingkan dengan merealisasikan investasinya. Bahkan negosiasi tersebut sudah dilakukan selama 5 tahun. 

 

Rosan menekankan, permintaan pemerintah itu dilakukan usai Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diketuai oleh Bahlil Lahadalia mengirimkan surat resmi untuk LG pada 31 Januari 2025 lalu. 

 

"Selama ini dikatakan dari sana memutus, sebetulnya lebih tepatnya dari kami yang memutus. Itu berdasarkan surat resmi tertanggal 31 Januari 2025, diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Kenapa? Karena memang negosiasi ini berjalan terlalu lama, kita ingin semua berjalan dengan baik dan cepat," tegas Rosan.