Kritisi Model Bisnis Gojek, Didik Rachbini: Transformasikan Jadi Koperasi

Namun, model bisnis seperti Gojek menyimpan paradoks. Meski sukses secara korporasi, para pengemudi yang menjadi ujung tombak layanan justru tidak menikmati keuntungan jangka panjang. Mereka tidak memiliki kepemilikan, tidak berdaya tawar, dan tetap berada dalam lingkaran kemiskinan.

 

Guru Besar dan Ekonom dari Indef, Didik J Rachbini, menilai bahwa model bisnis kapitalistik seperti ini tidak sejalan dengan ideologi ekonomi pemerintahan saat ini, yakni sosialisme pasar. 

 

"Pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan adalah dengan mentransformasikan platform seperti Gojek menjadi koperasi. Dalam model ini, para pengemudi menjadi pemilik usaha sekaligus penerima manfaat utama dari bisnis transportasi daring," ujar Didik dalam keterangannya, Senin (9/6/2025). 

 

 

Gagasan ini bukan tanpa preseden. Di Amerika Serikat, platform Co-op Ride yang berbasis di New York City telah mempraktikkan model koperasi digital. 

 

Platform ini dimiliki dan dijalankan oleh para pengemudi, bukan oleh perusahaan besar seperti Uber atau Lyft. Hasilnya, keuntungan dibagi secara adil dan para mitra memiliki kendali lebih besar terhadap keputusan operasional.

 

Pemerintah Indonesia dinilai dapat mengadopsi pendekatan serupa melalui Badan Usaha Milik Negara atau platform seperti Danantara, dengan mengembangkan sistem transportasi daring berbasis koperasi.

 

Platform ini nantinya dimiliki oleh jutaan pengemudi motor dan mobil di seluruh Indonesia.  "Model koperasi ini akan lebih sesuai dengan semangat ekonomi konstitusi dan sosialisme pasar yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," imbuhnya. 

 

Dibandingkan dengan konsep koperasi merah putih yang berorientasi pada pengembangan desa, koperasi transportasi digital di kota-kota besar dinilai lebih feasible secara ekonomi. Hal ini karena populasi dan potensi ekonomi perkotaan jauh lebih besar dan cepat berkembang. 

 

"Dengan pendekatan ini, koperasi tidak hanya menjadi alat pemberdayaan di pedesaan, tetapi juga instrumen transformasi ekonomi di tengah masyarakat urban," tambah Didik. 

 

Didik Rachbini menegaskan bahwa warisan digital yang ditinggalkan oleh Nadiem Makarim memang sangat bernilai. Namun, kritik terhadap sistem kapitalistik yang mengabaikan kepemilikan oleh para pengemudi harus dijadikan refleksi. 

 

"Transformasi model bisnis menuju koperasi adalah jawaban konkret terhadap masalah ketimpangan struktural yang diwariskan oleh sistem ekonomi liberal," tegasnya. 

 

Lebih lanjut, Didik menilai bahwa ideologi ekonomi Presiden Prabowo banyak dipengaruhi oleh pemikiran Prof. Sumitro Djojohadikusumo, ayahnya.

 

Sumitro dikenal sebagai tokoh ekonomi nasionalisme konstitusional yang percaya bahwa pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak melalui peran aktif negara. Pemikiran ini sejalan dengan prinsip ekonomi Pancasila dan amanat konstitusi UUD 1945.

 

Implementasi ekonomi konstitusi menjadi benang merah dalam buku Prabowo Subianto berjudul Paradoks Indonesia. Di dalamnya, ditegaskan pentingnya keterlibatan negara dalam mengatur arah pembangunan ekonomi, bukan sekadar menyerahkannya kepada mekanisme pasar. 

 

"Dalam konteks ini, pengembangan koperasi digital transportasi dapat menjadi simbol konkret realisasi ideologi tersebut sebuah langkah menuju ekonomi yang inklusif, adil, dan berdaulat," tukasnya.