ISC dan KADIN Kolaborasi Rumuskan Kebijakan Ekonomi Berbasis Data dan Dampak Nyata

AKURAT.CO Dalam menghadapi dinamika pembangunan ekonomi nasional yang semakin kompleks, kolaborasi antara lembaga riset dan pelaku usaha dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

Menjawab tantangan tersebut, IKAL Strategic Center (ISC) menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk membangun ekosistem kebijakan ekonomi yang lebih terukur, inklusif, dan berbasis data.

Pengamat Maritim ISC, Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, menyebut kemitraan ini menyatukan kekuatan antara kapasitas kajian strategis ISC dengan pengalaman empiris serta jaringan luas KADIN di sektor riil.

“ISC selama ini telah konsisten dalam menghadirkan kajian kebangsaan yang holistik. Kolaborasi dengan KADIN akan memperluas jangkauan implementatif dari hasil kajian tersebut,” ujar Marcellus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/6/2025).

Ia menegaskan, ISC bukan hanya lembaga pemikir, tetapi juga aktif dalam advokasi kebijakan di bidang pertahanan, geopolitik, dan ekonomi, yang relevan dengan kebutuhan nasional.

Wakil Ketua Bidang Ekonomi ISC, Ending Fadjar, menyebut kolaborasi ini sebagai bentuk inovasi model kemitraan antara think tank dan dunia usaha yang selama ini masih minim dilakukan secara sistematis di Indonesia.

Baca Juga: Menko PMK: SDM Unggul Jadi Kunci Kemajuan Bangsa di Era Bonus Demografi

“Kita perlu mempertemukan dunia ide dengan dunia praktik. ISC unggul dalam analisis strategis, sementara KADIN memahami dinamika lapangan. Ini adalah kombinasi yang ideal untuk menghasilkan kebijakan yang aplikatif dan berdampak luas,” jelas Ending.

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Perhubungan KADIN, Yuni Indriani Widjaja, optimistis kemitraan ini akan memperkuat fondasi analitis KADIN dalam merumuskan masukan kebijakan yang konkret bagi pemerintah.

“Tantangan ekonomi nasional ke depan membutuhkan kebijakan yang tidak hanya reaktif, tapi proaktif dan berbasis data. Di tengah ketidakpastian global, kita butuh kompas kebijakan yang jelas dan adaptif,” katanya.

Menurut Yuni, kerja sama ini diharapkan tak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup isu ketahanan ekonomi, pemerataan pembangunan, produktivitas tenaga kerja, serta sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter dengan kondisi riil pelaku usaha.

“Ini langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi kita tidak hanya hadir di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha,” tegasnya.