Kesepakatan Baru Tarif Trump, Kemenperin Sebut Apple Tetap Investasi di RI

Dedi Hidayat | 31 Juli 2025, 22:31 WIB

AKURAT.CO Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan rencana invetasi perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat (AS), Apple tetap berlanjut ditengah kesepakatan tarif impor Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Adapun, investasi Apple di Indonesia meliputi pembangunan fasilitas produksi Airtag di Batam, perluasan Apple Developer Academy, serta pembangunan pusat riset dan pengembangan (R\&D).

Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arief mengatakan perubahan kebijakan TKDN tidak akan mengganggu investasi Apple, mengingat produk Apple sebagian besar diproduksi di luar Amerika Serikat.

“Pertama, harus diingat bahwa Apple adalah perusahaan Amerika yang berproduksi di luar Amerika. Dan dengan demikian, maka produknya bukanlah produk Amerika,” kata Febri di Kemenperin, Kamis (31/7/2025).

Apalagi, Febri memastikan bahwa nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dengan Apple masih berjalan di jalur yang tepat.

“Sejauh ini, MoU kami dengan Apple masih berjalan sesuai dengan track,” tambahnya.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelumnya memastikan Apple untuk membangun pabrik AirTag di Batam tetap berlanjut, meskipun ada tarif timbal balik atau tarif resiprokal yang dikenakan Presiden AS Donald Trump kepada Indonesia.

"Insya Allah, Insya Allah terus berlanjut," jelas Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Nurul Ikhwan ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Namun demikian diakuinya, penerapan tarif Trump itu akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan asal AS, termasuk Apple.

Apalagi, lanjut Nurul, Apple ini merupakan Perusahaan Multinasional atau Multinational Corporation (MNC) yang telah menguasai dunia.

Sehingga meski memang tidak berlokasi di Amerika pada akhirnya produk nasional bruto atau gross national product (GNP) akan dinikmati oleh "Negeri Paman Sam" tersebut.

Oleh karena itu dirinya menilai saat ini masih era transisi dimana kebijakan tarif resiprokal yang dikeluarkan oleh AS ini tidak hanya direspon oleh negara mitra dagang namun juga oleh perusahan asal AS itu sendiri.