Gandeng Roche Indonesia, Kemenkes Siap Perkuat Inovasi Pembiayaan Kesehatan Nasional

AKURAT.CO Kementerian Kesehatan RI melalui Pusat Pembiayaan Kesehatan resmi menandatangani kemitraan strategis dengan Roche Indonesia untuk memperkuat sistem pembiayaan kesehatan nasional.

Kolaborasi ini difokuskan pada pengembangan model inovasi pembiayaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan layanan kesehatan di Tanah Air.

Penandatanganan kerja sama dilakukan dalam Forum Publik bertema “Quo Vadis Koordinasi Manfaat di Indonesia” yang digelar di Leimena Ballroom, Jakarta. Acara tersebut mempertemukan regulator, pelaku industri asuransi, hingga penyedia layanan kesehatan untuk membahas tantangan dan peluang koordinasi manfaat antara penyelenggara jaminan kesehatan publik dan swasta.

Data Laporan Kinerja Kemenkes 2024 menunjukkan belanja kesehatan nasional mencapai Rp614,5 triliun pada 2023, tumbuh 8,2% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari total tersebut, pembayaran out-of-pocket atau biaya pribadi masih mendominasi sebesar 28% atau sekitar Rp175,5 triliun. Sementara itu, BPJS Kesehatan menyumbang 27,1% dengan nilai Rp166,4 triliun, dan asuransi swasta tercatat sekitar Rp30 triliun.

Angka tersebut menegaskan perlunya penguatan sistem pembiayaan kesehatan yang lebih inklusif agar beban biaya yang ditanggung masyarakat dapat ditekan.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pentingnya kemitraan pemerintah dan swasta untuk mewujudkan sistem pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Pemerintah tidak bisa membangun sistem kesehatan sendirian. Pilar pembiayaan yang efektif dan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi. Target kami, 90% belanja kesehatan ditanggung melalui asuransi agar risiko finansial masyarakat dapat diminimalkan,” ujar Budi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, turut memberikan dukungan regulator dalam ekosistem ini. Ia menyampaikan bahwa OJK tengah menyiapkan peraturan baru untuk memperkuat tata kelola asuransi kesehatan.

“Asuransi swasta berperan sebagai pelengkap penting bagi JKN. POJK baru akan memperjelas mekanisme koordinasi manfaat, meningkatkan prinsip kehati-hatian, serta mendorong inovasi produk,” kata Mahendra.

Presiden Direktur Roche Indonesia, Sanaa Sayagh, menyampaikan komitmen perusahaan untuk mendukung transformasi pembiayaan kesehatan nasional.

“Kami merasa terhormat dapat berkolaborasi dengan Kemenkes dalam inisiatif strategis ini. Melalui inovasi koordinasi manfaat, kami berharap akses pasien terhadap layanan kesehatan menjadi lebih lancar dan berkelanjutan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Direktur Roche Indonesia Divisi Diagnostik, Lee Poh Seng, menekankan peran penting diagnostik dalam menekan biaya pembiayaan jangka panjang.

“Deteksi dini memperbesar peluang keberhasilan pengobatan dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan diagnosis yang akurat, perawatan dapat bergeser dari reaktif ke pencegahan proaktif,” kata Lee.

Salah satu inti dari kemitraan Kemenkes dan Roche adalah penguatan Coordination of Benefits (CoB), yaitu mekanisme pembagian tanggung jawab pembayaran ketika seorang pasien memiliki lebih dari satu polis asuransi kesehatan.

Melalui sistem CoB, pembayar utama (primary payer) dan pembayar kedua (secondary payer) ditentukan secara jelas, sehingga mencegah duplikasi klaim dan memastikan total pembayaran tidak melebihi biaya medis yang sebenarnya.

Di Indonesia, mekanisme ini telah memiliki landasan hukum melalui UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Namun, implementasi tetap menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait keselarasan sistem pembayaran, keaktifan peserta, serta pencegahan tumpang tindih pertanggungan.

Forum publik yang digelar Kemenkes ini menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang akan menjadi bahan penguatan koordinasi antara pemerintah dan pelaku industri. Kemitraan strategis dengan Roche Indonesia menjadi salah satu keluaran penting yang diharapkan mampu mempercepat transformasi pembiayaan kesehatan nasional.