Perang AS-Iran Picu Lonjakan Harga Crude Oil, Ekonom Ingatkan Risiko Harga BBM Naik Usai Lebaran 2026

AKURAT.CO Ketegangan Amerika Serikat dengan Iran yang semakin memanas berpotensi menekan stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik dinilai dapat mendorong penyesuaian harga BBM, terutama untuk jenis non-subsidi dalam waktu dekat.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan harga minyak global sebelumnya diperkirakan hanya naik hingga sekitar USD80 per barel ketika konflik mulai memanas.
Baca Juga: Pemerintah Pantau Harga Minyak Selama 1 Bulan Sebelum Putuskan Harga BBM
“Tapi ketika berujung sampai selat hormus juga ikut ditutup dan itu sudah terjadi, maka prediksi kami sebelumnya ini bisa terus meroket sampai di atas USD100 per barrel. Dan ini sudah terjadi,” kata Faisal kepada Akurat.co, Selasa (10/3/2026).
Harga BBM Dalam Negeri Bisa Naik
Menurutnya, lonjakan harga minyak sangat bergantung pada perkembangan konflik yang masih berlangsung. Intensitas peperangan yang meningkat dan belum adanya tanda-tanda mereda membuat risiko kenaikan harga energi global semakin besar.
Dampak paling cepat dari kenaikan harga minyak dunia, lanjut Faisal, akan terasa pada harga BBM di dalam negeri. Saat ini, tekanan sudah mulai terlihat pada BBM non-subsidi yang harganya mengikuti mekanisme pasar.
Ia memperkirakan pemerintah hanya menahan penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi hingga periode Lebaran. Setelah itu, peluang kenaikan harga menjadi semakin besar seiring lonjakan harga minyak global.
“Yang perkiraan saya setelah lebaran, kemarin kan pemerintah menjamin sampai lebaran, berarti artinya sangat mungkin setengah setelah lebaran ini akan ada perubahan,” ujarnya.
Perlu Langkah Antisipasi
Sementara itu, Faisal mengingatkan, dampak ekonomi akan jauh lebih luas apabila harga BBM bersubsidi juga ikut naik.
Saat ini, kenaikan BBM non-subsidi lebih banyak dirasakan oleh kelompok masyarakat menengah ke atas. Namun jika BBM subsidi mengalami penyesuaian, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat menengah bawah.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, ia menyarankan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi agar tidak naik, namun diimbangi dengan pengetatan penyaluran agar hanya tepat sasaran.
“Ketika harga minyak naik maka kompensasinya yang lain adalah tentu saja BBM subsidi harus dibatasi penggunaannya, lebih ketat lagi dibandingkan yang 2025 kemarin,” ucap Faisal.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui langkah penyesuaian fiskal.
Salah satunya dengan melakukan realokasi dan refocusing anggaran dari program yang dinilai kurang mendesak ke program yang lebih prioritas dalam menghadapi dampak konflik global.
“Termasuk diantaranya ya berarti harus ada penyesuaian di program prioritas, MBG, Koperasi Merah Putih yang memang memakan anggaran besar untuk di tone down, untuk mendialokasikan kepada pos-pos yang lebih darurat, yang lebih urgent,” tutur Faisal.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









