Prabowo Percepat Konversi PLTD ke PLTS, Tekan Subsidi Energi

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di tengah lonjakan harga minyak global.

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, dengan fokus pada efisiensi energi dan pengurangan beban subsidi negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah diminta segera menghitung dan merealisasikan konversi tersebut.

Baca Juga: Apakah Energi Fosil Akan Habis Sebelum 2030? Ini Fakta Cadangan Energi Dunia yang Perlu Diketahui

“Terkait dengan pembangkit listrik tenaga diesel, karena sekarang dengan harga minyak tinggi, Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga surya,” ujar Airlangga dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Airlangga juga menambahkan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ditugaskan menyelesaikan berbagai persoalan teknis dan investasi terkait PLTD.

Dari sisi implementasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi. Pemerintah menargetkan pengembangan energi baru terbarukan, termasuk proyek PLTS hingga 100 gigawatt (GW).

“Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden, yang pembahasannya pada implementasi energi bersih dan terbarukan, termasuk program 100 gigawatt untuk PLTS,” kata Bahlil.

Data Kementerian ESDM menunjukkan biaya pokok penyediaan listrik dari PLTD dapat mencapai 2–3 kali lipat lebih mahal dibanding pembangkit berbasis energi terbarukan, terutama di wilayah terpencil yang bergantung pada distribusi BBM.

Baca Juga: ASEAN dan Ujian Ketahanan Energi

Di sisi lain, asumsi harga minyak dalam APBN 2026 berada di kisaran USD 80–90 per barel, sementara realisasi harga minyak global dalam beberapa bulan terakhir sempat melampaui level tersebut, menekan beban subsidi energi.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto menegaskan, tingginya ketergantungan pada PLTD menjadi alasan utama percepatan transisi.

“Kalau itu bisa diganti, oleh Pak Presiden meminta PLTS, mana yang bisa segera diganti. Bahkan Pak Presiden meminta Indonesia tidak ada lagi diesel, karena secara harga tinggi, secara lingkungan juga kurang bagus,” ujarnya.

Secara historis, program konversi PLTD sebenarnya telah dimulai sejak era pemerintahan sebelumnya melalui inisiatif cofiring dan hybrid system di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Namun, implementasinya berjalan bertahap karena kendala investasi, infrastruktur, dan kesiapan teknologi. Dengan pembentukan satgas khusus, pemerintah kini menargetkan percepatan yang lebih agresif.

Langkah ini dinilai krusial bagi stabilitas fiskal dan ketahanan energi nasional.

Konversi PLTD ke PLTS berpotensi menekan subsidi listrik yang dalam APBN 2025 tercatat mencapai lebih dari Rp70 triliun. Selain itu, pengurangan konsumsi BBM juga berdampak pada defisit neraca perdagangan migas.