Hadapi El Nino Godzilla, Ini Cara Pemerintah Perkuat Cadangan Pangan Pusat dan Daerah

AKURAT.CO Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan cadangan pangan nasional kian kokoh dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino melalui penguatan cadangan pangan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri serta kesiapan cadangan pangan yang merata di seluruh wilayah.

Penguatan cadangan pangan tersebut dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan produksi hingga optimalisasi distribusi dan pengelolaan cadangan di berbagai tingkatan wilayah, sehingga tidak hanya memperkuat kesiapan nasional, tetapi juga menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah potensi gangguan iklim.

Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penguatan cadangan pangan nasional menjadi langkah strategis dalam menghadapi dinamika global dan risiko iklim yang semakin kompleks.

Sesuai peringatan BMKG terkait ada El Nino, pemerintah melakukan langkah-langkah strategis dan percepatan. Adapun stok beras hari ini 4,4 juta ton dan di April ditaksir bisa mencapai 5 juta ton.

"Ini kebanggaan di saat krisis kondisi ekonomi dunia, pertanian tampil untuk mitigasi risiko, menstabilkan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Andi Amran Sulaiman dalam keterangannya, Minggu (5/4/2026).

Sementara itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif sejak dini, khususnya melalui penguatan sektor produksi dan dukungan sarana prasarana pertanian.

“Beliau (Kepala Badan Pangan Nasional) sudah memerintahkan ke seluruh jajarannya bagaimana penyiapan pupuk, pendistribusian pupuk, sekaligus juga peningkatan luas tambah tanam (LTT). Ini sudah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir,” tutur Ketut.

Menurutnya, penguatan sistem pangan tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan produksi dan ketersediaan pangan.

Selain aspek produksi, penguatan cadangan pangan menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas pasokan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian iklim.

“Cadangan pangan tidak hanya disiapkan oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga wajib memiliki cadangan pangan. Ini akan memeratakan stok dan memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi kondisi apapun,” ujarnya.

Adapun, berdasarkan data per 2 April 2026, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menunjukkan kondisi yang relatif kuat, khususnya untuk komoditas strategis.

Stok beras tercatat mencapai sekitar 4,4 juta ton, yang setara dengan 169% terhadap kebutuhan bulanan nasional, sehingga memberikan ruang yang memadai dalam menjaga kesinambungan pasokan dan stabilitas harga.

Sementara itu, komoditas lain seperti jagung 168 ribu ton, gula konsumsi 49 ribu ton, serta minyak goreng 121 ribu kiloliter juga menunjukkan ketersediaan yang cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat.

Penguatan cadangan pangan juga dilakukan hingga ke tingkat daerah. Data menunjukkan bahwa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) kabupaten/kota telah mencapai 14.169,03 ton yang tersebar di 322 daerah.

Pelaksanaan CPPD yang menjangkau berbagai wilayah ini semakin memperkuat ketahanan pasokan di tingkat lokal sekaligus mempercepat respons terhadap potensi gangguan distribusi.

Dari sisi capaian wilayah, kabupaten/kota di Jawa Barat mencatatkan jumlah cadangan terbesar dengan 2.790,9 ton, disusul oleh Banten sebesar 2.007,25 ton, yang menunjukkan semakin kuatnya kapasitas daerah dalam mendukung penguatan cadangan pangan secara lebih merata.

Pada level provinsi, Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) secara nasional tercatat mencapai 7.561,23 ton, dengan 33 provinsi telah memiliki regulasi dan mekanisme pengelolaan cadangan beras pemerintah provinsi.

Jumlah cadangan terbesar tercatat di Jawa Barat dengan 2.626,94 ton, diikuti oleh Jawa Timur sebesar 825,36 ton, yang mencerminkan semakin kuatnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat cadangan pangan nasional melalui pengelolaan cadangan yang terencana dan terkoordinasi.