Program Biodiesel Terbukti Efektif Tekan Impor BBM dan Hemat Devisa

AKURAT.CO Kebijakan mandatori biodiesel dinilai memiliki peran strategis dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Rhenald Kasali, mengatakan program biodiesel memiliki potensi besar sebagai substitusi solar.

Hal ini didukung oleh ketersediaan bahan baku kelapa sawit yang melimpah serta kesiapan teknologi pengolahan di dalam negeri.

“Program biodiesel efektif menekan impor solar dan memperbaiki neraca perdagangan energi. Penghematan devisa bahkan bisa mencapai US$8–10 miliar per tahun,” ujar Rhenald di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya tata kelola industri kelapa sawit yang berkelanjutan.

Upaya tersebut mencakup pencegahan deforestasi, pelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat.

Selain itu, ia juga menyoroti potensi konflik antara kebutuhan energi dan pangan.

“Peningkatan alokasi crude palm oil (CPO) untuk energi dapat mengurangi pasokan pangan, yang berisiko memicu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng,” jelasnya.

Baca Juga: Tak Sekadar Ikon, Dermaga Pasar Terapung Kalsel Ditargetkan Mendunia

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, Tungkot Sipayung.

Ia menilai kebijakan mandatori biodiesel berkontribusi besar dalam menekan impor BBM berbasis fosil.

Menurut Tungkot, Indonesia secara konsisten mengembangkan program biodiesel mulai dari B1 hingga B50 yang ditargetkan tercapai pada Juli 2026.

Implementasi biodiesel B40 terbukti mampu menurunkan impor solar dari 8,3 juta kiloliter pada 2024 menjadi 5 juta kiloliter pada 2025, atau berkurang 3,3 juta kiloliter.

Dari sisi ekonomi, kebijakan biodiesel sepanjang 2025 berhasil menghemat devisa sebesar Rp130,21 triliun serta menurunkan emisi hingga 38,88 juta ton CO2 ekuivalen.

Selain itu, program B40 juga meningkatkan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp20,43 triliun.

Kebijakan mandatori biodiesel sendiri telah dimulai sejak 2008 melalui implementasi bertahap dari B1 hingga terus berkembang menuju B50.

Program ini didukung oleh pendanaan dari pungutan ekspor sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

“Salah satu keberhasilan utama adalah substitusi solar impor dengan biodiesel berbasis sawit,” tegas Tungkot.

Ia menambahkan, pengembangan bioenergi sawit juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki lingkungan.

Biodiesel dinilai lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil, yang selama ini menyumbang sekitar 70–80% emisi global.

Baca Juga: Persangkaan Palsu dan Rekayasa Kasus Oleh Penyidik Subdit III Dittipideksus Terkuak Lewat Metode Kerja Satuan Pelayanan Konsultasi Reserse Bareskrim

Dengan demikian, penggunaan bioenergi sawit tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya penurunan emisi global.

Ke depan, peningkatan pemanfaatan biodiesel diperkirakan akan berdampak luas terhadap perekonomian, termasuk mendorong permintaan CPO dan menjaga harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

“Produktivitas kebun sawit harus terus ditingkatkan, diikuti dengan pengembangan teknologi bioenergi yang lebih efisien,” pungkasnya.