B50 dan E20 Dipacu, Pemerintah Klaim Buka Lapangan Kerja Baru

AKURAT.CO Pemerintah mempercepat implementasi biodiesel B50 dan mandatori etanol E20 sebagai strategi menekan impor energi hingga jutaan ton, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan, percepatan bioenergi merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan lintas sektor, termasuk BUMN dan Danantara.

“Ini arahan Bapak Presiden. Kami bersama BUMN, Danantara, kami kolaborasi untuk mewujudkan gagasan besar Bapak Presiden,” kata Amran dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Baca Juga: Kementan Kendalikan Bibit DOC, Cegah Oversupply Ayam di Pasar

Ia menyebut implementasi B50 ditargetkan berjalan tahun ini dan berpotensi menghentikan impor solar hingga 5 juta ton.

“Arahan Bapak Presiden, yaitu biofuel. B50 jalan kita stop impor solar 5 juta ton. Nah ini capaian yang luar biasa,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan pengembangan etanol melalui mandatori E20 dengan kebutuhan mencapai 8 juta ton.

“Yang paling terakhir adalah etanol. Kita menuju mandatori E20. Kita butuh 8 juta ton etanol,” kata Amran.

Managing Director Business 2 Danantara, Setyanto Hantoro, memastikan kesiapan implementasi program tersebut.

“Sudah B50 sudah oke, sekarang etanol. Yang sekarang B40 sudah terpenuhi,” ujarnya.

Program biodiesel di Indonesia telah berjalan bertahap sejak mandatori B20 pada 2016, meningkat menjadi B30 pada 2020, hingga B40 yang mulai diterapkan terbatas pada 2024–2025.

Program ini dikelola melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan menjadi salah satu kebijakan strategis untuk mengurangi impor BBM.

Baca Juga: Kementan dan Kementerian PU Bangun Sumur Bor Dalam di Mojokerto

Data Kementerian ESDM menunjukkan implementasi B30 saja mampu menekan impor solar hingga jutaan kiloliter per tahun serta menghemat devisa negara lebih dari Rp100 triliun dalam beberapa tahun terakhir. Dengan peningkatan ke B40 dan B50, efek penghematan diproyeksikan lebih besar.

Di sisi lain, pengembangan etanol sebagai campuran bensin masih tertinggal dibanding negara seperti Brasil yang telah mencapai E70 hingga E100, sehingga percepatan E20 menjadi langkah awal menuju diversifikasi energi berbasis nabati.

Percepatan bioenergi dinilai memiliki efek berganda terhadap perekonomian. Selain mengurangi ketergantungan impor energi, program ini juga mendorong permintaan bahan baku domestik seperti kelapa sawit dan tebu.

Amran menekankan dampak sosial ekonomi dari kebijakan ini.

“Karena akan membuka lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.

Dari sisi fiskal, pengurangan impor solar berpotensi memperbaiki neraca perdagangan migas yang selama ini menjadi salah satu sumber defisit transaksi berjalan. Sementara itu, industri sawit dan bioetanol diperkirakan akan mengalami peningkatan investasi seiring meningkatnya permintaan domestik.

Namun, implementasi B50 dan E20 juga membutuhkan kesiapan infrastruktur, mulai dari kilang, distribusi, hingga kapasitas produksi bahan baku dalam negeri agar tidak mengganggu sektor pangan.

Pemerintah menargetkan ekosistem bioenergi nasional dapat berjalan optimal dalam beberapa tahun ke depan, seiring dengan penguatan sektor pangan sebagai fondasi bahan baku.

Amran menyebut capaian stok beras nasional saat ini menjadi indikator kesiapan tersebut.

“Hari ini stok beras kita 4,7 juta ton. Itu tertinggi sepanjang sejarah,” ujarnya.