Kenaikan BBM Non-Subsidi Tak Pengaruhi Kondisi Ekonomi Masyarakat

AKURAT.CO Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang berlaku mulai 18 April 2026 dinilai sebagai langkah wajar dan tidak akan berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyebut, kebijakan tersebut sebagai koreksi atas keputusan sebelumnya yang tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar.

“Saya kira sudah tepat. Ini menjadi koreksi dari kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga BBM non-subsidi. Selama ini, harga BBM non-subsidi memang ditentukan oleh mekanisme pasar sesuai kondisi ekonomi,” ujar Fahmy, Sabtu (18/4/2026).

Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM non-subsidi tidak terlepas dari lonjakan harga minyak mentah dunia.

Menurutnya, penyesuaian harga seharusnya mengikuti tren global—naik saat harga minyak dunia naik, dan sebaliknya.

Fahmy juga menilai langkah pemerintah relatif terlambat dibandingkan negara lain seperti Singapura, Malaysia, India, dan sejumlah negara Eropa yang lebih dulu melakukan penyesuaian sejak Maret 2026.

Meski demikian, ia menegaskan dampak kenaikan ini terhadap masyarakat akan terbatas. Pasalnya, konsumsi BBM non-subsidi relatif kecil dan tidak digunakan untuk sektor vital seperti distribusi bahan pokok.

Baca Juga: Super League: Borneo Dekati Persib setelah Kalahkan PSM, Persija Tundukkan PSBS

“Pengaruhnya tidak signifikan karena pengguna BBM non-subsidi tidak sebesar pengguna BBM subsidi seperti Pertalite dan solar. Selain itu, BBM non-subsidi juga tidak digunakan untuk angkutan kebutuhan pokok,” jelasnya.

Ia menambahkan, keputusan pemerintah menahan harga BBM subsidi merupakan langkah tepat untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi.

“Kalau BBM subsidi seperti Pertalite dan solar dinaikkan, itu pasti memicu inflasi dan menurunkan daya beli. Jadi kebijakan ini sudah tepat,” katanya.

Konsumen Tak Akan Beralih ke Subsidi

Terkait potensi peralihan konsumsi dari BBM non-subsidi ke subsidi, Fahmy menilai peluangnya kecil.

Hal ini karena pengguna BBM non-subsidi umumnya berasal dari kalangan menengah ke atas dan mempertimbangkan kualitas bahan bakar untuk kendaraan mereka.

“Risikonya ada, tetapi kecil. Apalagi harga Pertamax dan Pertamax Green tidak naik, sehingga tidak ada dorongan besar untuk beralih ke BBM subsidi,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Manado, Robert Winerungan.

Ia menilai kebijakan ini tepat karena menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, sekaligus mengendalikan inflasi.

“BBM non-subsidi umumnya dikonsumsi masyarakat kelas atas yang kontribusinya terhadap inflasi relatif kecil,” kata Robert.

Ia juga menilai harga BBM di Indonesia masih tergolong relatif murah dibandingkan banyak negara lain, khususnya untuk BBM subsidi.

Meski demikian, Robert mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi peralihan konsumsi ke BBM subsidi melalui regulasi yang lebih tegas, misalnya pembatasan penggunaan bagi kendaraan tertentu.

“Perlu ada aturan, misalnya kendaraan dengan harga di atas Rp500 juta tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga efisiensi konsumsi energi, serta memastikan distribusi BBM subsidi tetap aman agar tidak terjadi kelangkaan.

Baca Juga: PDIP Dorong Percepatan Pembahasan RUU Pemilu, Penting untuk Kualitas Demokrasi

Berdasarkan data dari MyPertamina, harga sejumlah BBM non-subsidi mengalami kenaikan signifikan.

Pertamax Turbo kini dibanderol Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter.

Dexlite naik menjadi Rp23.600 per liter dari Rp14.200, sementara Pertamina Dex menjadi Rp23.900 per liter dari sebelumnya Rp14.500.

Meski demikian, pemerintah memutuskan untuk menahan harga BBM subsidi serta beberapa BBM non-subsidi seperti Pertamax (RON 92) di Rp12.300 per liter dan Pertamax Green 95 di Rp12.900 per liter, guna menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.