1.789 SPPG Bermasalah, Pemerintah Siapkan Command Center MBG

AKURAT.CO Pemerintah akan meresmikan National Command Center Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 17 Mei 2026, di tengah langkah pengetatan pengawasan setelah 1.789 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara akibat persoalan kualitas layanan.
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, menyatakan pusat kendali nasional ini akan menjadi simpul koordinasi program MBG di seluruh Indonesia.
“Jadi, command center nanti untuk (pelaksanaan program MBG) se-Indonesia itu ada di Kemenko Pangan, rencananya Insyaallah di-launching 17 Mei,” ujar Nani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Baca Juga: Program MBG Dongkrak Penjualan Budidaya Lele hingga Bandeng di Pati
Dirinya menegaskan, pembentukan command center bertujuan meningkatkan integrasi lintas lembaga sekaligus memperkuat tata kelola program.
“Di 2026 ini kami fokus kepada peningkatan kualitas, jadi melalui perbaikan tata kelola,” katanya.
Data terbaru menunjukkan sebanyak 1.789 SPPG masih dalam status penghentian operasional sementara per 24 April 2026. Angka ini turun signifikan dibanding sebelumnya yang sempat menyentuh 3.000 unit.
Penghentian dilakukan terutama karena temuan kasus keracunan makanan dan fasilitas yang tidak higienis.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan. Program ini mulai diakselerasi sejak awal 2025 sebagai bagian dari strategi penurunan stunting nasional.
Dalam implementasinya, SPPG berperan sebagai dapur produksi dan distribusi makanan bergizi. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah insiden keamanan pangan memicu evaluasi besar-besaran terhadap operasional di lapangan.
Pemerintah melalui Kemenko Pangan dan Badan Gizi Nasional (BGN) kemudian memperketat standar operasional, termasuk pemberian sanksi penghentian sementara bagi unit yang tidak memenuhi standar.
“Memang ada beberapa (SPPG) yang mungkin sulit (diperbaiki). Nah, itu yang perlu dikonsultasikan,” kata Nani.
Baca Juga: BGN Bantah Isu Balita Meninggal Akibat MBG, Orang Tua Tegaskan Murni Karena Sakit
Pengetatan ini berdampak langsung pada distribusi layanan MBG di sejumlah daerah. Penghentian operasional ribuan SPPG berpotensi mengganggu sementara penyaluran makanan bergizi, terutama di wilayah dengan ketergantungan tinggi terhadap program ini.
Namun di sisi lain, langkah ini dinilai penting untuk menjaga keamanan pangan dan kualitas layanan, mengingat program MBG menyasar kelompok rentan seperti anak-anak.
Selain itu, pembentukan command center diproyeksikan akan meningkatkan efektivitas monitoring secara real-time, termasuk:
Pengawasan kualitas makanan
Koordinasi distribusi antar daerah
Respons cepat terhadap insiden di lapangan
Pemerintah akan memprioritaskan perbaikan menyeluruh pada SPPG serta peningkatan edukasi terkait menu sehat dan bergizi.
Selain itu, evaluasi terhadap unit yang bermasalah akan terus dilakukan, termasuk kemungkinan relokasi atau restrukturisasi operasional.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 4Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 520 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









