Larangan Bahan Tambahan Rokok Dinilai Bisa Picu PHK Massal, Industri Kretek Terancam?

AKURAT.CO Apa yang terjadi jika satu kebijakan kesehatan justru membuat jutaan orang cemas kehilangan pekerjaan? Di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, wacana larangan bahan tambahan rokok mulai memunculkan ketakutan baru di sentra industri kretek Indonesia.

Bukan hanya pabrik rokok yang terancam terpukul, tetapi juga buruh linting, petani cengkeh, pedagang kecil, hingga ekonomi daerah yang selama ini hidup dari rantai industri hasil tembakau.

Larangan bahan tambahan rokok yang muncul dalam turunan PP Nomor 28 Tahun 2024 kini menjadi polemik besar. Pemerintah menilai aturan ini bagian dari pengendalian kesehatan, tetapi pelaku industri melihatnya sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan kretek nasional.

Kekhawatiran terbesar bukan sekadar penurunan produksi, melainkan potensi PHK massal dan melemahnya ekonomi masyarakat yang bergantung pada industri tersebut.

Ringkasan

Larangan bahan tambahan rokok merupakan wacana regulasi turunan dari Pasal 432 PP Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur pembatasan bahan tambahan pada produk tembakau dan rokok elektrik.

Bahan yang disebut berpotensi dibatasi meliputi:

• menthol

• ekstrak buah

• gula

• rempah-rempah

• bahan food grade lain

Kebijakan ini menuai polemik karena:

• industri kretek Indonesia sangat bergantung pada racikan bahan tambahan

• pasar rokok Indonesia didominasi kretek hingga sekitar 97 persen

• jutaan pekerja bergantung pada ekosistem tembakau dan cengkeh

Jika diterapkan tanpa transisi dan kajian menyeluruh, kebijakan ini dinilai dapat memicu:

• PHK massal

• penurunan serapan cengkeh dan tembakau

• kenaikan rokok ilegal

• tekanan terhadap penerimaan cukai negara

Baca Juga: Industri Padat Karya Tertekan Bayang-bayang PHK Massal Menyusul Rencana Legalisasi Rokok Ilegal

Baca Juga: Selangkah Lagi, Inggris akan Larang Rokok dan Vape Seumur Hidup bagi Generasi yang Lahir Setelah 2008

Ketika Isu Kesehatan Bertemu Realita Ekonomi

Larangan bahan tambahan rokok mungkin terdengar sederhana di atas kertas. Namun di lapangan, persoalannya jauh lebih kompleks.

Kretek bukan sekadar produk konsumsi. Industri ini menjadi penggerak ekonomi di banyak daerah, terutama wilayah penghasil tembakau dan cengkeh seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, hingga sebagian wilayah Sulawesi.

Di balik satu batang kretek, ada rantai ekonomi panjang:

• petani tembakau

• petani cengkeh

• buruh linting

• distributor

• pedagang kecil

• industri kemasan

• sektor logistik

Inilah yang membuat wacana pelarangan bahan tambahan langsung memicu kekhawatiran besar.

Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, menilai kebijakan tersebut berpotensi menghilangkan identitas utama kretek Indonesia.

“Rencana kebijakan larangan bahan tambahan serta pembatasan tar nikotin akan mematikan keunikan kretek yang sangat bergantung pada tembakau dan cengkeh dalam negeri,” ujarnya melalui pernyataan tertulis yang diterima AKURAT.CO, dikutip Kamis, 7 Mei 2026.

Pernyataan itu penting karena kretek pada dasarnya memang berbeda dengan rokok putih biasa. Karakter rasa dan aroma kretek lahir dari campuran tembakau, cengkeh, serta bahan tambahan tertentu yang menjadi ciri khas tiap merek.

Jika unsur tersebut dihilangkan, maka diferensiasi produk bisa hilang.

Mengapa Industri Kretek Sangat Bergantung pada Bahan Tambahan?

Banyak orang mengira bahan tambahan hanya sekadar pemanis rasa. Padahal dalam industri kretek, bahan tambahan adalah bagian inti dari formulasi produk.

Setiap merek memiliki racikan berbeda:

• komposisi cengkeh

• kadar saus tembakau

• aroma rempah

• sensasi menthol

• karakter pembakaran

Di sinilah letak identitas merek terbentuk.

Tanpa bahan tambahan, banyak produsen akan kesulitan mempertahankan karakter produknya. Dampaknya bukan hanya pada rasa, tetapi juga loyalitas konsumen.

Dalam praktik industri, konsumen rokok termasuk pasar dengan loyalitas rasa yang sangat kuat. Sedikit perubahan formula saja bisa membuat konsumen pindah merek atau bahkan beralih ke produk ilegal yang lebih murah.

Ini yang sering luput dalam diskusi publik.

Fokus kebijakan sering berhenti pada aspek pengurangan konsumsi, tetapi tidak cukup membahas bagaimana perilaku pasar sebenarnya bekerja.

Baca Juga: Rokok Ilegal Didorong Masuk Sistem Cukai Resmi

Baca Juga: Kerugian Akibat Rokok Ilegal di Indonesia Tembus Rp25 Triliun, Ini Dampaknya ke APBN dan Program Publik

Ancaman PHK Massal Bukan Sekadar Ketakutan Berlebihan

Salah satu isu paling serius dalam polemik ini adalah ancaman PHK massal.

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti Soeryaningrum Agustin, mengingatkan bahwa pembatasan bahan tambahan dapat memukul penyerapan komoditas lokal.

“Rokok kretek itu khas Indonesia dengan komposisi sekitar 60% tembakau dan 40% cengkeh. Pembatasan bahan tambahan dan kadar tar/nikotin akan memangkas penggunaan cengkeh lokal secara drastis,” jelas Esther.

Dampaknya bisa menjalar cepat.

Bayangkan sebuah pabrik rokok skala menengah yang biasanya menyerap ribuan tenaga kerja linting manual. Ketika produksi turun karena formulasi produk berubah dan permintaan melemah, perusahaan biasanya akan melakukan efisiensi terlebih dahulu.

Yang paling rentan terdampak:

• buruh linting harian

• pekerja kontrak

• petani kecil

• distributor lokal

Dalam realita industri padat karya, efisiensi hampir selalu berarti pengurangan tenaga kerja.

Di titik ini, isu kesehatan berubah menjadi isu sosial-ekonomi.

Simulasi Dampak Nyata di Lapangan

Agar lebih mudah dipahami, berikut ilustrasi realistis yang bisa terjadi apabila larangan bahan tambahan diterapkan secara agresif.

Skenario Buruh Linting

Seorang buruh linting di Kudus rata-rata dibayar berdasarkan jumlah produksi harian.

Jika:

• produksi turun 30 persen

• permintaan pasar melemah

• distribusi produk berkurang

Maka pendapatan buruh juga langsung turun.

Dalam kondisi tertentu, perusahaan bisa:

• mengurangi shift kerja

• mengurangi target produksi

• menghentikan perekrutan

• melakukan PHK bertahap

Efek sosialnya besar karena banyak keluarga di daerah sentra rokok menggantungkan ekonomi rumah tangga pada industri ini.

Skenario Petani Cengkeh

Ketika industri mengurangi penggunaan bahan tambahan dan cengkeh, serapan hasil panen otomatis ikut turun.

Masalahnya, petani tidak bisa langsung mengalihkan komoditas begitu saja.

Cengkeh membutuhkan:

• waktu tanam panjang

• biaya perawatan

• ketergantungan pada pasar industri rokok

Jika permintaan anjlok, harga cengkeh bisa ikut jatuh.

Efek berantainya:

• daya beli desa turun

• ekonomi lokal melemah

• sektor informal ikut terdampak

Risiko Besar: Konsumen Bisa Beralih ke Rokok Ilegal

Ini salah satu paradoks yang jarang dibahas secara mendalam.

Ketika:

• produk legal makin mahal

• rasa berubah

• diferensiasi hilang

Sebagian konsumen justru berpotensi berpindah ke rokok ilegal.

Fenomena ini sebenarnya sudah mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir seiring kenaikan cukai yang agresif.

Secara ekonomi perilaku konsumen cukup sederhana:

• harga naik

• kualitas berubah

• alternatif ilegal lebih murah

Maka pasar ilegal menjadi lebih menarik.

Masalahnya, rokok ilegal:

• tidak terkontrol

• tidak membayar cukai

• kualitasnya lebih berisiko

• merugikan negara

Di sinilah kritik terhadap kebijakan muncul.

Tujuan awalnya adalah pengendalian konsumsi. Namun tanpa pengawasan kuat, efek akhirnya justru bisa memperbesar pasar ilegal.

Kenapa Kebijakan Ini Dinilai Terlalu Sepihak?

Pelaku industri menilai regulasi selama ini terlalu didominasi perspektif kesehatan tanpa harmonisasi serius dengan sektor ekonomi dan tenaga kerja.

Padahal industri hasil tembakau memiliki hubungan langsung dengan:

• penerimaan cukai negara

• tenaga kerja padat karya

• ekonomi daerah

• UMKM distribusi

• petani tembakau dan cengkeh

Henry Najoan juga menyoroti belum adanya laboratorium independen dan terakreditasi untuk menguji bahan tambahan yang dilarang.

“Keberadaan laboratorium yang independen, terakreditasi, dan diakui secara internasional menjadi krusial untuk melindungi integritas merek produk IHT yang legal,” kata Henry.

Poin ini menarik karena menunjukkan masalah implementasi teknis yang jarang dibahas publik.

Tanpa standar pengujian yang jelas:

• produsen bisa kebingungan

• interpretasi aturan berpotensi berbeda

• risiko ketidakpastian usaha meningkat

Dalam dunia industri, ketidakpastian regulasi sering kali lebih ditakuti daripada aturan itu sendiri.

Efek Domino terhadap Ekonomi Nasional

Industri hasil tembakau bukan sektor kecil.

Selain menyerap jutaan pekerja, sektor ini juga menjadi salah satu penyumbang cukai terbesar negara.

Jika industri melemah:

• penerimaan cukai berpotensi turun

• konsumsi daerah ikut melemah

• distribusi ekonomi terganggu

• pengangguran meningkat

Di era ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, tekanan seperti ini bisa memicu efek berantai lebih luas.

Apalagi sebagian daerah memang sangat bergantung pada perputaran ekonomi industri rokok.

Karena itu, sejumlah ekonom menilai pendekatan kebijakan seharusnya lebih bertahap dan berbasis data lapangan, bukan sekadar pendekatan normatif.

Dilema Besar Industri Rokok Indonesia

Perdebatan soal rokok memang selalu sensitif.

Di satu sisi ada isu kesehatan publik yang tidak bisa diabaikan. Namun di sisi lain, ada realita ekonomi jutaan orang yang juga nyata.

Inilah dilema terbesar industri kretek Indonesia:

• mengurangi dampak kesehatan

• tanpa menghancurkan ekosistem ekonomi secara mendadak

Masalahnya, kebijakan ekstrem sering kali menghasilkan efek tak terduga.

Ketika regulasi dibuat terlalu cepat tanpa kesiapan ekosistem:

• pasar ilegal tumbuh

• pekerja kehilangan penghasilan

• petani kehilangan pembeli

• industri legal melemah

Dan yang paling terdampak biasanya bukan korporasi besar, melainkan pekerja lapangan.

Penutup

Larangan bahan tambahan rokok kini bukan lagi sekadar isu regulasi kesehatan. Polemik ini telah berkembang menjadi perdebatan besar tentang masa depan industri kretek nasional, jutaan tenaga kerja, dan keseimbangan antara kesehatan publik dengan stabilitas ekonomi.

Di tengah tekanan cukai, pembatasan promosi, hingga ancaman kemasan polos, wacana pelarangan bahan tambahan dianggap sebagai pukulan baru bagi industri hasil tembakau Indonesia.

Pertanyaan terbesarnya sekarang bukan hanya “apakah kebijakan ini baik atau buruk”, tetapi apakah Indonesia benar-benar siap menghadapi efek domino sosial dan ekonomi yang mungkin muncul setelahnya.

Pantau terus perkembangan kebijakan industri tembakau dan dampaknya terhadap ekonomi nasional dalam beberapa waktu ke depan.

Baca Juga: Layer Baru Tarif Cukai Rokok Abaikan Nasib Jutaan Pekerja Formal IHT

Baca Juga: GAPERO: Larangan Aditif Rokok Ancam Industri Kretek Nasional

FAQ

Apakah rokok kretek akan dilarang di Indonesia?

Sampai saat ini pemerintah belum melarang rokok kretek secara langsung. Namun, wacana larangan bahan tambahan rokok dalam turunan PP Nomor 28 Tahun 2024 dinilai pelaku industri dapat mengubah karakter utama kretek Indonesia. Sebab, kretek sangat bergantung pada campuran tembakau, cengkeh, dan bahan tambahan seperti rempah atau menthol yang membentuk cita rasa khas tiap merek.

Kenapa larangan bahan tambahan rokok dianggap mengancam industri kretek?

Industri hasil tembakau menilai kebijakan ini bisa menghilangkan diferensiasi produk kretek di pasar. Tanpa bahan tambahan, banyak produk rokok legal berpotensi kehilangan identitas rasa yang selama ini menjadi kekuatan utama industri kretek nasional. Dampaknya bukan hanya pada penjualan, tetapi juga pada produksi, tenaga kerja, hingga penyerapan bahan baku lokal seperti cengkeh dan tembakau.

Apakah benar kebijakan rokok ini bisa memicu PHK massal?

Ancaman PHK massal dianggap realistis karena industri rokok merupakan sektor padat karya yang menyerap banyak buruh linting dan pekerja distribusi. Ketika produksi turun akibat perubahan regulasi atau penurunan permintaan pasar, perusahaan biasanya melakukan efisiensi tenaga kerja terlebih dahulu. Risiko ini paling besar dirasakan pekerja harian, buruh linting manual, dan sektor informal yang bergantung pada industri tembakau.

Siapa saja yang terdampak jika industri rokok melemah?

Dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan rokok besar. Petani tembakau, petani cengkeh, buruh pabrik, distributor, pedagang kecil, hingga warung kelontong juga bisa terdampak. Di banyak daerah, industri kretek menjadi penggerak ekonomi lokal sehingga penurunan produksi rokok dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi daerah secara luas.

Mengapa kebijakan rokok berpotensi meningkatkan rokok ilegal?

Ketika harga rokok legal semakin mahal dan karakter produknya berubah akibat pembatasan bahan tambahan, sebagian konsumen bisa mencari alternatif yang lebih murah di pasar ilegal. Fenomena ini dinilai berbahaya karena rokok ilegal tidak melalui pengawasan kualitas, tidak membayar cukai, dan dapat merugikan penerimaan negara sekaligus memperbesar peredaran produk yang tidak terkontrol.

Apa isi Pasal 432 PP Nomor 28 Tahun 2024?

Pasal 432 PP Nomor 28 Tahun 2024 menjadi dasar pengaturan lebih lanjut terkait bahan tambahan dalam produk tembakau dan rokok elektrik. Dalam pembahasannya, muncul wacana pembatasan atau pelarangan sejumlah bahan tambahan seperti menthol, ekstrak buah, gula, dan rempah-rempah. Aturan ini kemudian memicu polemik karena dianggap berdampak langsung terhadap industri kretek nasional.

Kenapa isu larangan bahan tambahan rokok ramai dibahas?

Isu ini ramai karena menyangkut dua kepentingan besar sekaligus, yakni kesehatan publik dan ekonomi nasional. Di satu sisi pemerintah ingin memperkuat pengendalian konsumsi rokok, tetapi di sisi lain industri hasil tembakau menjadi sumber penghidupan jutaan orang dan penyumbang cukai besar bagi negara. Perdebatan ini akhirnya berkembang menjadi diskusi tentang keseimbangan antara regulasi kesehatan dan stabilitas ekonomi masyarakat.