Stok CBP Tembus 5,3 Juta Ton per 11 Mei 2026 Tapi Harga Tinggi, Mentan: Petani Harus Tetap Untung

AKURAT.CO Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stabilitas harga beras nasional saat ini ditopang kuat oleh cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog dan telah mencapai sekitar 5,3 juta ton per 11 Mei 2026.

Pemerintah menilai stok besar tersebut menjadi bantalan utama untuk menjaga pasokan sekaligus meredam gejolak harga hingga semester II-2026.

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, pedagang, dan konsumen dalam kebijakan perberasan nasional.

Baca Juga: CBP Naik 222 Persen, Mentan Ganti STrategi Hadapi El Nino Godzilla

Menurut dia, harga gabah petani harus tetap menguntungkan agar produksi nasional tidak terganggu.

“Pemerintah itu harus adil pada semua pihak. Ini petani, ini pedagang beras, hingga konsumen. Petani 115 juta orang seluruh Indonesia yang berproduksi padi,” kata Amran dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Amran menegaskan pemerintah mempertahankan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram untuk melindungi petani saat panen raya.

Sementara di sisi hilir, pemerintah menggunakan instrumen harga eceran tertinggi (HET) untuk menjaga harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat.

“Kalau petani rugi, dia tidak akan produksi padi. Tidak produksi padi, impor. Impor berarti kita pro pada negara lain,” ujarnya.

Data Bapanas hingga 10 Mei 2026 menunjukkan rata-rata harga beras premium nasional berada di level Rp15.758 per kilogram, turun tipis dibandingkan pekan sebelumnya sebesar Rp15.801 per kilogram.

Meski demikian, harga beras premium di sejumlah wilayah Indonesia timur masih tercatat melampaui HET.

Sementara itu, rata-rata harga beras medium nasional berada di Rp13.444 per kilogram atau naik tipis 0,06% dibandingkan pekan sebelumnya yang sebesar Rp13.436 per kilogram. Angka tersebut dinilai masih berada dalam rentang pengendalian pemerintah.

Di tingkat petani, rata-rata harga gabah kering panen nasional tercatat mencapai Rp6.925 per kilogram. Sulawesi Tenggara menjadi daerah dengan harga gabah terendah di level Rp6.500 per kilogram, sedangkan Sumatera Barat mencatat harga tertinggi mencapai Rp7.700 per kilogram.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan pemerintah akan terus mengoptimalkan distribusi CBP melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras serta bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dengan melihat kondisi stok beras nasional saat ini yang masih relatif aman, pelaksanaan operasi pasar tetap dilakukan secara terukur dan selektif,” ujar Ketut.

Menurutnya, stok CBP di atas 5 juta ton memberikan ruang intervensi yang lebih besar bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Instrumen tersebut dinilai penting terutama menghadapi potensi tekanan distribusi dan konsumsi pada semester kedua tahun ini.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik juga menunjukkan tekanan harga pangan mulai melandai pada awal Mei 2026.

Direktur Statistik Harga BPS, Sarpono menyebut, jumlah daerah yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) kini lebih banyak dibandingkan daerah yang mengalami kenaikan.

“Untuk IPH minggu pertama Mei tahun 2026 tercatat sebanyak 15 provinsi mengalami kenaikan IPH dan 23 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya,” kata Sarpono di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH juga tercatat lebih sedikit dibandingkan wilayah yang mengalami penurunan.

Khusus komoditas beras, jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH turun dari 116 kabupaten/kota pada akhir April menjadi 105 kabupaten/kota pada minggu pertama Mei 2026.

BPS juga mencatat fluktuasi harga beras medium hanya sebesar 0,03%, sedangkan beras premium sebesar 0,28%. Angka tersebut menunjukkan laju kenaikan harga mulai tertahan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.

Kondisi ini menjadi penting karena harga beras sepanjang 2023 hingga 2025 sempat menjadi salah satu penyumbang utama inflasi pangan nasional.

Saat itu, kombinasi dampak El Nino, gangguan produksi, dan distribusi membuat harga beras melonjak di banyak daerah hingga memicu operasi pasar besar-besaran oleh pemerintah.

Kini, pemerintah berupaya menjaga momentum stabilisasi melalui penguatan stok nasional dan distribusi pangan. Selain SPHP, pemerintah masih memiliki ruang intervensi melalui penyaluran CBP dan bantuan pangan jika terjadi lonjakan harga di daerah tertentu.

Stabilitas harga beras dinilai krusial karena komoditas tersebut memiliki kontribusi besar terhadap inflasi pangan dan daya beli masyarakat.

Dengan stok CBP yang tinggi dan tekanan harga yang mulai menurun, pemerintah berharap volatilitas harga pangan dapat lebih terkendali menjelang semester II 2026.