Akurat Logo

DPR Soroti Stok Beras Bulog 5,3 Juta Ton: Risiko Rusak hingga Dugaan Manipulasi Data

Ayu Rachmaningtyas | 14 Mei 2026, 19:03 WIB
DPR Soroti Stok Beras Bulog 5,3 Juta Ton: Risiko Rusak hingga Dugaan Manipulasi Data
Stok beras Bulog.

AKURAT.CO Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti melimpahnya stok beras di gudang Perum Bulog yang disebut telah mencapai 5,3 juta ton.

Menurutnya, penumpukan beras tanpa manajemen stok yang baik berisiko memicu kerusakan komoditas, kerugian negara, hingga dugaan manipulasi data stok di sejumlah cabang Bulog.

Firman mengatakan, beras merupakan komoditas hidup yang memiliki batas ideal penyimpanan.

Jika disimpan terlalu lama, terutama lebih dari enam hingga sembilan bulan tanpa pengendalian suhu dan kelembaban yang memadai, kualitas beras akan menurun.

“Betul, itu risiko nyata kalau beras Bulog ditimbun terlalu lama tanpa manajemen stok yang baik,” ujar Firman kepada wartawan, Kamis (14/5/2026).

Ia menjelaskan, kelembaban tinggi dapat memicu munculnya kutu beras dan jamur yang membuat beras tidak layak konsumsi.

Selain itu, beras juga berpotensi mengalami penyusutan bobot akibat penguapan dan pecah butir selama masa penyimpanan.

Menurut Firman, biaya penyimpanan seperti fumigasi, listrik gudang, hingga tenaga kerja juga akan menambah beban keuangan Bulog.

Baca Juga: Dishub DKI Rekayasa Lalu Lintas Saat Digiland Run 2026, Berlaku dari Sudirman hingga Senayan

Karena itu, standar Food and Agriculture Organization menetapkan stok buffer pangan idealnya diputar setiap enam hingga sembilan bulan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia itu menilai penahanan stok beras dalam jumlah besar juga berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.

Saat stok beras tersimpan di gudang namun tidak segera dilepas ke pasar, pedagang akan membaca kondisi tersebut sebagai sinyal keterbatasan pasokan.

“Kalau stok ditahan terlalu lama, pasar menganggap suplai terbatas. Akibatnya harga bisa naik,” katanya.

Firman menambahkan, meningkatnya kebutuhan beras untuk program pemerintah dan pasar umum secara bersamaan juga berpotensi mempersempit pasokan di masyarakat.

Kondisi tersebut dapat semakin parah jika beras yang dilepas kualitasnya sudah menurun sehingga konsumen beralih ke beras premium dengan harga lebih tinggi.

Selain risiko pasar, Firman menilai Bulog juga menghadapi ancaman kerugian besar apabila stok mengalami kerusakan atau penyusutan.

“Kerugian muncul dari selisih harga jual dengan biaya penyimpanan hingga potensi pemusnahan beras yang rusak akibat jamur,” ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Fraksi Golkar itu juga mengungkap adanya indikasi ketidaksesuaian antara data fisik stok beras di gudang dengan data administrasi di sejumlah cabang Bulog.

Baca Juga: Putusan MK Soal Status Jakarta Tak Berarti Hentikan Pembangunan IKN Nusantara

Ia menduga kondisi tersebut terjadi akibat tekanan pencapaian target kepada pimpinan cabang.

Dalam praktiknya, kata Firman, terdapat penerbitan purchase order (PO) kepada rekanan meski barang belum benar-benar masuk ke gudang Bulog.

Akibatnya, secara administratif target terlihat tercapai, namun stok fisik di lapangan tidak sesuai dengan data.

Firman mengaku menemukan salah satu cabang Bulog yang diduga memanipulasi data stok hingga mencapai 4.500 sampai 5.000 ton.

Ia khawatir apabila praktik serupa terjadi di sejumlah cabang lain, maka angka stok nasional 5,3 juta ton menjadi tidak relevan.

“Ini namanya manipulasi data yang sangat berbahaya,” tuturnya.

Karena itu, ia meminta jajaran pusat Bulog dan Badan Pangan Nasional segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Menurutnya, pola kerja yang terlalu menekan pimpinan cabang untuk mencapai target justru berpotensi memunculkan penyimpangan baru di lapangan.

“Ancaman-ancaman tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah menimbulkan kejahatan baru,” tegas Firman.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.