DPR Ingatkan Bahaya Ketergantungan Impor di Tengah Geopolitik Global

AKURAT.CO Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo, mengingatkan pentingnya memperkuat kemandirian ekonomi nasional di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, mulai dari perang dagang hingga konflik energi internasional.

Menurut Firman, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada impor pangan, energi, teknologi, hingga obat-obatan jika ingin memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan tahan menghadapi guncangan global.

“Perang sekarang ini tidak cuma pakai rudal, tetapi juga menggunakan tarif, rantai pasok, dan data,” ujar Firman dalam diskusi yang digelar Koordinator Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Ia menilai Indonesia membutuhkan strategi ekonomi baru yang lebih mandiri dan realistis agar tidak terjebak dalam ketergantungan terhadap negara lain.

Setidaknya, kata dia, terdapat enam strategi utama yang perlu dijalankan pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional.

Firman menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai dari Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan tahu dan tempe nasional.

Baca Juga: PDIP Menang Tender Proyek Pemerintah, Herman Khaeron: Presiden Tidak Membedakan Warna Bendera

Padahal, menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk memproduksi kedelai sendiri.

“Ironisnya, menurut penelitian ahli gizi internasional, kedelai terbaik di dunia justru berasal dari Indonesia. Tetapi kita malah tidak serius menanam kedelai sendiri,” katanya.

Ia juga menyinggung dominasi impor gandum yang dinilai hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara Indonesia memiliki banyak alternatif pangan lokal seperti singkong.

Menurut Firman, sejumlah negara seperti China sudah mampu mengembangkan singkong menjadi tepung mokaf, bahan baku roti, hingga beras sintetis.

Namun, inovasi serupa di Indonesia dinilai belum mendapatkan dukungan serius dari pemerintah.

“Setiap hari kita makan mi, tetapi bahan bakunya bukan dari Indonesia. Kita hanya menjadi produsen dengan keuntungan kecil, sedangkan keuntungan besar dinikmati negara produsen gandum,” ujarnya.

Selain sektor pangan, Firman menilai sektor energi juga menjadi titik rawan nasional.

Ia mendesak pemerintah mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT), termasuk panas bumi dan bioenergi berbasis kelapa sawit.

“RUU Energi Baru dan Terbarukan sudah bertahun-tahun dibahas tetapi tidak selesai-selesai, padahal cadangan energi terbarukan kita luar biasa,” ucapnya.

Firman juga mengkritik pemerintah yang dinilai terlalu optimistis terhadap janji investasi asing. Ia menyinggung sejumlah proyek besar yang diumumkan namun tidak kunjung terealisasi.

“Setiap kunjungan luar negeri selalu diumumkan kontrak investasi miliaran dolar, tetapi realisasinya mana? Dulu katanya Timur Tengah mau bangun gedung 100 lantai di Thamrin, sekarang tidak ada juga,” katanya.

Baca Juga: ​Perjuangkan Nasib PH Kecil di DPR, Produser Girry Pratama Tuntut Keadilan Layar Bioskop

Di sektor pertanian, Firman menilai Indonesia tertinggal dibanding Vietnam dan China akibat lemahnya perlindungan terhadap inovasi petani.

Ia juga mengkritik sistem pupuk yang dinilai terlalu dimonopoli negara sehingga membatasi perkembangan pupuk organik swasta.

Menurut Firman, dampak geopolitik global kini sudah dirasakan langsung masyarakat melalui kenaikan harga pangan, biaya logistik, hingga distribusi pupuk yang terganggu.

“Siapa yang jadi korban? Ya masyarakat sebagai konsumen. Mereka yang harus menanggung kenaikan harga kebutuhan pokok akibat dampak geopolitik dan ekonomi global,” tuturnya.

Ia menegaskan, penguatan desa dan usaha kecil menengah (UKM) harus menjadi fondasi kebangkitan ekonomi nasional.

Firman menilai pengalaman krisis 1998 membuktikan sektor pertanian dan UKM menjadi penopang utama ekonomi saat krisis melanda.

“Negara yang kuat itu fondasinya desa dan UKM. Itu yang harus diperkuat kalau kita ingin ekonomi Indonesia tahan menghadapi tekanan global,” tegasnya.