Riset CORE: 15-20 Ribu Pekerja Terancam PHK di Tengah Melemahnya Rupiah, Jawa Barat Paling Rentan

Idham Nur Indrajaya | 29 Mei 2026, 13:30 WIB

Ancaman PHK di Indonesia meningkat saat rupiah melemah. Simak sektor paling rentan dan dampaknya bagi kelas menengah. Ilustrasi: Gemini Google

AKURAT.CO Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang masih terlihat solid di atas kertas. Namun di balik angka pertumbuhan 5,61 persen pada kuartal I 2026, dunia usaha mulai mengirimkan sinyal yang jauh lebih gelap: perekrutan ditahan, jam kerja mulai dipotong, dan ancaman PHK perlahan membesar.

Bagi banyak pekerja muda di kota industri seperti Bekasi, Karawang, Batam, hingga Tangerang, tekanan ini mulai terasa bukan lewat pengumuman PHK massal, melainkan lewat hal-hal yang lebih sunyi. Lembur mulai dikurangi. Kontrak kerja tak diperpanjang. Lowongan baru semakin sedikit.

Di saat yang sama, rupiah melemah hingga menembus Rp17.400 per dolar AS. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat ikut mengguncang rantai pasok global. Biaya bahan baku impor melonjak. Dan sektor manufaktur Indonesia menjadi pihak yang paling cepat terpukul.

Dikutip dari laporan CORE Indonesia yang ditulis Yusuf Rendy Manilet, Azhar Syahida, Dwi Setyorini, dan Lailatun Nikmah, tekanan terhadap industri nasional kini mulai merembet menjadi ancaman serius bagi pasar tenaga kerja Indonesia.

Ancaman PHK di Indonesia: Apa yang Sebenarnya Sedang Terjadi?

Secara singkat, ancaman PHK di Indonesia meningkat karena kombinasi tiga tekanan besar:

pelemahan rupiah,
kenaikan biaya bahan baku impor,
dan perlambatan industri manufaktur.

Kondisi ini membuat banyak perusahaan:

menahan ekspansi,
mengurangi produksi,
menghentikan perekrutan,
hingga mulai mengurangi tenaga kerja.

CORE Indonesia memperkirakan tambahan PHK berpotensi mencapai 15,25–20,26 ribu pekerja jika tekanan global berlanjut dalam beberapa bulan ke depan.

Sektor yang paling rentan:

manufaktur,
jasa,
dan pertanian.

Sementara wilayah dengan risiko terbesar:

Jawa Barat,
Banten,
Batam,
Jawa Timur,
serta beberapa kawasan industri Kalimantan.

Kenapa Rupiah Melemah Bisa Memicu PHK?

Banyak orang melihat pelemahan rupiah hanya sebagai isu pasar keuangan. Padahal bagi industri manufaktur, kurs dolar yang melonjak bisa langsung memukul biaya produksi harian.

Masalahnya, industri Indonesia masih sangat bergantung pada bahan baku impor.

Menurut CORE Indonesia, hampir 70 persen impor Indonesia merupakan bahan baku dan barang antara untuk kebutuhan produksi. Ketika rupiah melemah, harga bahan baku otomatis naik. Perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih besar hanya untuk menjaga produksi tetap berjalan.

Situasi menjadi lebih berat setelah konflik Iran memicu gangguan rantai pasok global di Selat Hormuz, salah satu jalur energi dan perdagangan paling strategis di dunia.

Akibatnya:

biaya logistik naik,
pasokan bahan baku terganggu,
dan margin perusahaan mulai tertekan.

“Tekanan biaya bahan baku impor di level perusahaan saat ini sudah menggerus margin,” tulis CORE Indonesia dalam laporannya.

Di sinilah ancaman PHK mulai muncul. Ketika perusahaan tak lagi mampu menyerap kenaikan biaya, pengurangan produksi menjadi langkah paling realistis. Dan biasanya, tenaga kerja menjadi pos efisiensi paling cepat.

Mengapa Industri Manufaktur Indonesia Sangat Rentan?

Salah satu insight paling penting dari laporan CORE Indonesia adalah istilah “hollow middle” atau industri yang berongga di tengah.

Artinya, Indonesia memang kuat di:

sektor komoditas mentah,
dan perakitan akhir.

Namun Indonesia masih lemah di industri bahan setengah jadi atau intermediate industry.

Akibatnya, banyak sektor strategis masih bergantung pada impor:

benang sintetis,
komponen elektronik,
bahan kimia,
mesin,
hingga bahan farmasi.

Ini berbeda dengan Vietnam dan Malaysia yang sudah memiliki jaringan pemasok domestik lebih dalam.

Ketika rantai pasok global terganggu, industri Indonesia jatuh lebih cepat karena fondasi industrinya belum cukup kuat.

Data PMI manufaktur memperlihatkan hal itu dengan jelas.

Pada Februari 2026, PMI manufaktur Indonesia masih berada di level ekspansi 53,8. Namun hanya dalam dua bulan, indeks itu jatuh menjadi 49,1 pada April 2026 — kontraksi pertama dalam sembilan bulan.

Penurunan 4,7 poin tersebut menjadi yang tercepat di ASEAN.

Kenapa Jawa Barat Jadi Wilayah Paling Rawan PHK?

Tekanan industri di Indonesia tidak tersebar merata.

Laporan CORE Indonesia menunjukkan bahwa ancaman PHK terkonsentrasi di wilayah-wilayah aglomerasi industri manufaktur, terutama Jawa Barat.

Wilayah seperti:

Bandung Raya,
Cimahi,
Karawang,
Bekasi,
dan Cikarang,

menjadi pusat industri tekstil, elektronik, dan manufaktur padat karya.

Masalahnya, sektor tekstil termasuk yang paling terpukul.

Selain terkena kenaikan biaya bahan baku impor akibat konflik global, industri tekstil nasional juga sedang menghadapi:

banjir impor ilegal,
tekanan produk murah China,
dan persaingan Vietnam serta Bangladesh di pasar ekspor.

Gelombang tekanan ini sebenarnya sudah terlihat sejak kasus pailit Sritex dan penutupan sejumlah pabrik tekstil sepanjang 2025–2026.

CORE Indonesia mencatat industri tekstil dan produk tekstil nasional menyerap sekitar 3,76 juta pekerja atau hampir 19 persen tenaga kerja manufaktur Indonesia.

Artinya, ketika sektor ini terguncang, dampaknya bisa langsung menjalar ke jutaan rumah tangga kelas pekerja.

PHK Tidak Selalu Terlihat di Data Resmi

Salah satu bagian paling menarik dari laporan CORE Indonesia adalah kritik terhadap cara membaca data PHK.

Secara resmi, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 15.425 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari–April 2026.

Namun angka itu dianggap belum mencerminkan kondisi sebenarnya.

Mengapa?

Karena banyak perusahaan kini memilih jalur “silent layoffs”, seperti:

tidak memperpanjang kontrak,
mengurangi shift kerja,
memotong jam lembur,
menahan perekrutan baru,
atau membiarkan posisi kosong tanpa pengganti.

“Saluran-saluran non-PHK tersebut tidak masuk pelaporan PHK formal di Kemenaker,” tulis CORE Indonesia.

Ini penting dipahami karena tekanan tenaga kerja modern tidak selalu muncul lewat PHK massal yang dramatis. Kadang krisis muncul lebih dulu lewat menurunnya jam kerja dan penghasilan.

Simulasi yang Mulai Terjadi di Lapangan

Bayangkan seorang pekerja kontrak di pabrik elektronik Batam.

Biasanya ia mendapat:

gaji pokok,
tambahan lembur,
dan insentif shift malam.

Namun ketika pesanan ekspor mulai melambat dan biaya impor komponen naik, perusahaan mulai memangkas lembur. Shift malam dikurangi. Kontrak tiga bulan berikutnya belum tentu diperpanjang.

Secara formal, ia belum terkena PHK.

Tetapi pendapatannya sudah turun.

Situasi serupa juga bisa terjadi pada buruh tekstil di Bandung Raya atau pekerja alas kaki di Tangerang. Ketika jam kerja berkurang, daya beli rumah tangga ikut melemah.

Di sisi lain, harga kebutuhan pokok justru berpotensi naik akibat inflasi biaya produksi.

Inilah yang membuat tekanan ekonomi kali ini terasa berbeda:
bukan hanya soal kehilangan pekerjaan, tetapi juga soal menurunnya kualitas hidup kelas pekerja dan kelas menengah.

Mengapa Kelas Menengah dan Gen Z Perlu Khawatir?

Selama ini banyak anak muda menganggap isu PHK hanya berkaitan dengan buruh pabrik. Padahal dampaknya jauh lebih luas.

Ketika perusahaan mulai masuk mode “wait and see”, efeknya langsung terasa pada pasar kerja anak muda:

lowongan kerja berkurang,
rekrutmen fresh graduate melambat,
persaingan kerja makin ketat,
dan pekerjaan formal semakin sulit didapat.

Survei internal APINDO bahkan menunjukkan:

50 persen perusahaan tidak akan ekspansi dalam lima tahun ke depan,
dan 67 persen perusahaan tidak akan menambah tenaga kerja baru.

Ini menjadi sinyal bahwa dunia usaha sedang menahan diri di tengah ketidakpastian global.

Yang lebih mengkhawatirkan, laporan CORE Indonesia menilai pasar kerja Indonesia sebenarnya sudah rapuh jauh sebelum konflik Iran terjadi.

Data menunjukkan pertumbuhan tenaga kerja formal sepanjang 2021–2025 hanya sekitar 0,8 persen. Sementara sektor informal tumbuh 3,2 persen.

Artinya, ekonomi Indonesia semakin bergantung pada pekerjaan informal yang:

minim perlindungan,
penghasilannya tidak stabil,
dan rentan terhadap krisis.

PHK Hanyalah Gejala, Bukan Masalah Utama

Insight paling kuat dari laporan CORE Indonesia mungkin ada pada kalimat ini:
“PHK adalah gejala, bukan sumber masalah.”

Akar persoalannya adalah struktur industri Indonesia yang terlalu bergantung pada impor bahan baku dan belum memiliki rantai pasok domestik yang kuat.

Selama dua dekade terakhir, industrialisasi Indonesia lebih banyak bertumpu pada:

perakitan akhir,
hilirisasi dasar,
dan industri berbasis komoditas.

Namun lapisan tengah industri — seperti petrokimia, bahan baku tekstil, komponen elektronik, dan industri intermediate — belum berkembang cukup dalam.

Akibatnya, setiap kali terjadi gejolak global:

rupiah langsung tertekan,
biaya impor melonjak,
industri goyah,
dan tenaga kerja menjadi korban paling awal.

Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

CORE Indonesia mendorong pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan korban PHK, tetapi juga menjaga keberlangsungan industri.

Beberapa rekomendasi yang disorot antara lain:

subsidi input bagi industri rentan,
restrukturisasi utang perusahaan,
relaksasi bea masuk bahan baku,
penguatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),
hingga percepatan pembangunan industri bahan baku domestik.

Laporan tersebut juga menilai krisis ini seharusnya menjadi momentum untuk memperdalam struktur industri nasional agar Indonesia tidak terus rentan terhadap shock global.

Ancaman Terbesar Bukan Sekadar PHK

Pada akhirnya, ancaman terbesar bukan hanya soal bertambahnya angka pengangguran.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika Indonesia terus kehilangan kemampuan menciptakan pekerjaan formal yang stabil dan berkualitas.

Ketika pekerjaan formal melemah:

kelas menengah mudah terguncang,
daya beli melemah,
sektor informal membesar,
dan mobilitas sosial menjadi semakin sulit.

Karena itu, isu PHK 2026 sebenarnya bukan sekadar berita ekonomi jangka pendek. Ini adalah alarm tentang seberapa rapuh struktur industri dan pasar kerja Indonesia ketika berhadapan dengan krisis global.

Pantau terus perkembangan ekonomi, rupiah, dan dunia kerja Indonesia karena tekanan berikutnya mungkin tidak selalu datang dalam bentuk krisis besar, tetapi perlahan masuk lewat kontrak kerja yang tak diperpanjang, lembur yang hilang, dan lowongan yang semakin sedikit.

FAQ

Kenapa rupiah melemah bisa menyebabkan PHK di Indonesia?

Pelemahan rupiah membuat biaya impor bahan baku industri menjadi lebih mahal karena sebagian besar sektor manufaktur Indonesia masih bergantung pada komponen dan bahan setengah jadi dari luar negeri. Ketika biaya produksi naik sementara daya beli masyarakat melemah, banyak perusahaan memilih mengurangi produksi, menahan perekrutan, memotong jam kerja, hingga melakukan PHK untuk menjaga arus kas perusahaan tetap aman.

Sektor apa yang paling rentan terkena PHK pada 2026?

Sektor manufaktur menjadi industri paling rentan terhadap ancaman PHK 2026, terutama tekstil, alas kaki, elektronik, kimia, dan industri berbasis impor bahan baku. Industri tekstil di Jawa Barat, elektronik di Batam, serta alas kaki di Banten menjadi wilayah yang paling rawan karena tekanan biaya impor, pelemahan rupiah, dan persaingan produk luar negeri semakin berat dalam beberapa bulan terakhir.

Mengapa industri manufaktur Indonesia disebut “berongga di tengah”?

Istilah “berongga di tengah” atau hollow middle menggambarkan kondisi industri Indonesia yang kuat di sektor bahan mentah dan perakitan akhir, tetapi lemah di industri bahan setengah jadi. Akibatnya, pabrik di Indonesia masih sangat bergantung pada impor benang sintetis, komponen elektronik, bahan kimia, hingga mesin industri. Struktur seperti ini membuat manufaktur nasional sangat rentan ketika terjadi konflik global atau kenaikan dolar AS.

Apakah ancaman PHK 2026 lebih besar dibanding tahun sebelumnya?

Secara resmi, jumlah PHK pada awal 2026 memang masih lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun banyak ekonom menilai tekanan sebenarnya lebih besar karena perusahaan kini lebih sering melakukan “silent layoffs” seperti tidak memperpanjang kontrak kerja, mengurangi shift produksi, memotong lembur, dan menghentikan rekrutmen baru. Kondisi ini membuat tekanan pasar kerja terasa lebih luas meski tidak seluruhnya tercatat dalam data PHK formal.

Kenapa Jawa Barat menjadi daerah paling rawan PHK?

Jawa Barat menjadi pusat industri manufaktur terbesar di Indonesia, terutama untuk sektor tekstil, garmen, elektronik, dan otomotif. Kawasan seperti Karawang, Bekasi, Bandung Raya, hingga Cimahi memiliki jutaan pekerja yang bergantung pada industri padat karya. Ketika biaya impor naik dan permintaan ekspor melemah, perusahaan di wilayah ini menjadi salah satu yang paling cepat melakukan efisiensi tenaga kerja.

Apa dampak PHK terhadap kelas menengah dan Gen Z?

Ancaman PHK tidak hanya memukul buruh pabrik, tetapi juga kelas menengah dan pencari kerja muda. Ketika perusahaan mulai menahan ekspansi dan perekrutan, peluang kerja formal menjadi lebih sempit. Fresh graduate dan Gen Z akhirnya menghadapi persaingan kerja yang lebih ketat, sementara pekerja existing berisiko mengalami penurunan penghasilan akibat pemotongan jam kerja dan hilangnya lembur.

Bagaimana pemerintah bisa mencegah gelombang PHK lebih besar?

Pemerintah perlu fokus menjaga keberlangsungan industri sebelum PHK terjadi. Langkah yang banyak direkomendasikan meliputi subsidi bahan baku impor strategis, restrukturisasi utang perusahaan, percepatan restitusi pajak, penguatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta pembangunan industri bahan baku domestik agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor ketika terjadi krisis global atau pelemahan rupiah.