Gandeng BUMN, Kementan Siapkan Ekosistem Ayam Terintegrasi di Sulsel

AKURAT.CO Kementerian Pertanian (Kementan) bersama BUMN pangan mempercepat pembangunan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi unggas nasional, tetapi juga menjadi strategi pemerintah membangun sentra pangan baru di luar Pulau Jawa dengan menempatkan peternak rakyat sebagai pusat ekosistem usaha.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda menegaskan, pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Bone merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang mendapat pengawalan langsung pemerintah pusat.

"Ini adalah proyek strategis nasional yang dijaga untuk membangun ekosistem hilirisasi ayam terintegrasi sekaligus memperkuat posisi peternak rakyat," kata Agung dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Baca Juga: BP BUMN dan Danantara Benahi Struktur MIND ID untuk Percepat Hilirisasi

Melalui program tersebut, pemerintah membangun rantai usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Sistem tersebut mencakup penyediaan bibit, pakan, budidaya, hingga penyerapan hasil produksi peternak melalui skema kemitraan yang melibatkan BUMN.

Agung menjelaskan Sulawesi Selatan dipilih sebagai salah satu dari lima provinsi prioritas pengembangan hilirisasi ayam nasional karena memiliki basis peternakan rakyat yang kuat serta dukungan produksi jagung yang melimpah sebagai bahan baku utama pakan ternak.

Sementara itu, Kabupaten Bone ditetapkan sebagai lokasi utama karena dinilai memiliki kesiapan ekosistem yang relatif lengkap serta dukungan penuh dari pemerintah daerah.

"Kalau Bone berhasil, Insya Allah tempat lain berhasil," ujar Agung.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Sulawesi Selatan selama ini merupakan salah satu sentra produksi jagung terbesar di Indonesia.

Ketersediaan bahan baku tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menekan biaya produksi peternakan ayam, mengingat pakan menyumbang sekitar 70 persen biaya usaha perunggasan.

Kementan menilai pendekatan hilirisasi menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan industri peternakan nasional terhadap sentra produksi yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Sebagai gambaran, populasi ayam ras pedaging nasional masih didominasi wilayah Jawa yang menjadi pusat produksi sekaligus konsumsi.

Dalam model yang dikembangkan pemerintah, negara melalui BUMN akan memperkuat sektor hulu dengan menyediakan bibit unggul dan pasokan pakan. Selanjutnya hasil budidaya peternak rakyat akan diserap melalui sistem kemitraan sehingga memberikan kepastian pasar.

"Negara melalui BUMN akan menyiapkan bibit dan pakannya, kemudian akan menyerap hasilnya. Semangat inilah yang digagas oleh Bapak Menteri Pertanian," tutur Agung.

Pemerintah berharap skema tersebut mampu menjawab persoalan klasik yang selama ini dihadapi peternak mandiri, yakni fluktuasi harga pakan dan ketidakpastian pasar saat panen.

Dari sisi daerah, Pemerintah Kabupaten Bone menyatakan siap memberikan dukungan penuh agar proyek dapat segera direalisasikan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan wilayahnya memiliki potensi besar untuk menopang kebutuhan pakan ternak nasional.

"Kami punya luasan pertanian jagung di Bone sekitar 60 ribu hektare. Pada musim tertentu bahkan bisa mencapai 120 ribu hektare," kata Asman.

Baca Juga: Kementan Temukan 212 Merek Beras Premium dan Medium Tak Sesuai Standar

Menurutnya, keberadaan industri ayam terintegrasi akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah karena kebutuhan bahan baku pakan dapat dipenuhi dari petani lokal.

Selain itu, pemerintah daerah juga siap mempercepat berbagai kebutuhan pendukung proyek, mulai dari perizinan, penyediaan tenaga kerja hingga dukungan material.

"Kalau ada hal-hal yang menyangkut izin, lahan, tenaga kerja maupun material yang bisa kami bantu, kami siap mendukung agar proyek ini bisa berjalan cepat," ujarnya.

Direktur Operasional Bisnis II PT Berdikari, I Putu Yastika menegaskan, keterlibatan BUMN dalam proyek tersebut bertujuan membangun ekosistem usaha peternakan yang berkelanjutan, bukan sekadar membangun fasilitas produksi.

"Program ini bukan proyek kecil. Ini merupakan bagian penting dari pengembangan hilirisasi ayam nasional yang harus dibangun bersama-sama," kata Putu.

Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan peternak rakyat agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.

"Keterbukaan dan kolaborasi yang kuat adalah kunci keberhasilan program ini. Program ini tidak akan berhasil kalau kita tidak membangun komunikasi yang baik dan bersinergi bersama," ujarnya.

Dukungan juga datang dari kalangan peternak. Ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER) Mulyadi Atma menyebut program tersebut memberi harapan baru bagi peternak mandiri yang selama ini menghadapi ketidakpastian usaha.

"Harapan kami, program ini bisa langsung berjalan di sektor budidaya dengan melibatkan peternak-peternak mandiri yang ada di Sulawesi Selatan," kata Mulyadi.

Menurut dia, pola kemitraan yang dirancang pemerintah akan memberikan kepastian pasokan bahan baku sekaligus jaminan pasar yang selama ini menjadi kebutuhan utama peternak rakyat.

"Negara hadir melalui BUMN dan didukung pemerintah untuk menciptakan kepastian bahan baku dan kepastian pasar. Ini yang selama ini dibutuhkan peternak rakyat," ujarnya.